TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir mengatakan kementeriannya bersama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN mendukung rencana subsidi listrik langsung ke masyarakat. Gagasan itu kerap dilontarkan berbagai pihak, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi dan Dewan Perwakilan Rakyat.
"Kami, PLN mendukung yang bisa subsidi langsung tanpa melibatkan BUMN. Saya rasa, kami di BUMN malah sangat mendukung itu, dan tentu harus benar-benar dipastikan memang bahwa masyarakat kaya, masyarakat mampu ya tidak perlu disubsidi. Yang perlu disubsidi ya memang yang perlu disubsidi," ujar Erick dalam konferensi pers, Rabu, 19 Januari 2022.
Untuk itu, Erick Thohir mengatakan pihaknya melakukan pemetaan pelanggan untuk bisa menggambarkan secara riil masyarakat yang perlu mendapat subsidi dan mana yang tidak perlu. Nantinya, subsidi langsung diharapkan dapat menghapus adanya area abu-abu yang dimanfaatkan oleh beberapa pihak untuk mendapat keuntungan.
"Memang tujuannya ke sana dan karena itu dengan digitalisasi akan membuka grey area atau keabu-abuan yang selama ini justru dimanfaatkan oleh banyak pihak, mafia-mafia yang lihat ini justru menjadi opportunity atau kesempatan untuk bagaimana menjadi istilahnya pengambilan keuntungan sepihak," ujar Erick.
Di sisi lain, Erick mengatakan di masa pandemi ini defisit anggaran sangat besar. Artinya, pemerintah harus mendapatkan pendanaan lebih besar dan tidak hanya dari pajak.
"Terima kasih perdagangan kita meningkat sampai 34 miliar, terbesar selama ini. Nah tentu subsidi ini juga harus lebih efisien dan tepat sasaran," ujar Erick.
