TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir menjelaskan sedikitnya akan ada dua subholding yang akan dibentuk di bawah PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) alias PLN. Dua subholding itu adalah subholding untuk pembangkit listrik dan subholding untuk bisnis non-kelistrikan.
"Jadi ada PLN holding untuk grid dan pemasaran atau servis, subholding pembangkit dan turunannya, juga subholding untuk di luar kelistrikan tetapi PLN memiliki infrastrukturnya, misalnya PLN mobile, PLN WiFi, dan lainnya," ujar Erick dalam konferensi pers, Rabu, 19 Januari 2022.
Erick mengatakan kementeriannya telah melakukan benchmarking dengan Korea, Italia, Prancis, hingga Malaysia untuk mengkaji subholding tersebut. Dari benchmarking itu, terkonfirmasi bahwa PLN harus men-spin-off sektor pembangkit listrik menjadi subholding tersendiri. Hal tersebut banyak dilakukan di banyak negara.
Subholding itu salah satunya dibentuk untuk melakukan transisi besar pembangkit PLN dari bahan bakar fosil ke energi baru terbarukan. "Konteksnya bagaimana PLN Rp 500 triliun, kita enggak bisa nambah utang lagi. Maka subholding ini harus cari alternatif pendanaan lain apakah aksi korporasi atau lainnya," tuturnya.
Salah satu entitas yang akan dikonsolidasikan di subholding pembangkit listrik dan turunannya adalah PLN Batubara. Ia mengatakan dua opsi untuk PLN Batubara adalah ditutup atau dimerger.
"Sekalian juga melihat kembali kebijakan yang dahulu kita punya tambang ini. Ini tugasnya subholding, enggak bisa semua dipikirin PLN secara menyeluruh," kata Erick. Dengan demikian, PLN akan berfokus kepada transmisi dan pemasaran.
Selanjutnya, ia mengatakan mengenai subholding bisnis di luar kelistrikan misalnya untuk memanfaatkan infrastruktur yang ada, seperti optik fiber. Namun, Erick berujar subholding itu akan tetap fokus ke pelayanan listrik dan bukan berpindah ke bisnis lain, misalnya mengelola bisnis SPKLU atau stasiun pengisian listrik.
Ia mengatakan perkara holding dan subholding itu akan diselesaikan pada tahun ini. Sementara itu, transisi penuh diharapkan bisa terjadi pada kisaran 2024 hingga 2025.
"Tergantung kondisi transisi. Yang penting tidak terburu-buru karena transisi ini kita pastikan juga ketenagakerjaan di PLN pun harus di-upgrading agar melek teknologi," tutur Erick Thohir.
Baca: Cerita Konsumen Kecele Tak Temukan Minyak Goreng Rp 14.000 di Jalan Ciapus Bogor
Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.
