"

UU IKN Tak Mendesak, Faisal Basri: 52 Persen Penduduk RI Masuk Golongan Miskin

Faisal Basri. TEMPO/M. Taufan Rengganis
Faisal Basri. TEMPO/M. Taufan Rengganis

TEMPO.CO, JakartaEkonom senior dari Universitas Indonesia Faisal Basri menilai pengesahan Undang-undang Ibu Kota Negara atau UU IKN tergesa-gesa. Pasalnya, saat ini masih banyak masalah yang lebih penting dan harus diselesaikan pemerintah ketimbang pemindahan Ibu Kota Negara.

Ia mengaku secara pribadi tak anti pemindahan ibu kota. Meski begitu, ia lebih setuju bila pemerintah mempersiapkan rencana induk dengan lebih matang dan melibatkan masyarakat.

"Mungkin 10 tahun ke depan setelah tantangan besar bisa kita urai (baru membahas pindah IKN)," kata Faisal Basri dalam diskusi yang tayang di kanal Youtube PKS TV, Selasa, 18 Januari 2022.

Salah satu masalah yang lebih mendesak ditangani pemerintah, menurut dia, adalah kemiskinan. Saat ini, sekitar 52 persen penduduk Indonesia masih masuk golongan rentan miskin, nyaris miskin, dan miskin ekstrem.

Tak hanya itu, Faisal Basri mempertanyakan alasan pemerintah membuka opsi pembiayaan pembangunan Ibu Kota Negara dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Padahal pembangunan IKN semula murni akan dibiayai oleh swasta.

"Pak Jokowi antusias itu karena ada yang bawain investor, berjanji siap sediakan dana US$ 100 miliar untuk bangun ibu kota baru," ujar Faisal.

Faisal mengaku mendapat informasi itu dari salah satu wakil menteri. "Saya dapat cerita dari wakil menteri yang mengingatkan Pak Jokowi. Hati-hati pak dengan skema yang ditawarkan investor tadi harus dilihat terms and conditions-nya, karena ini bisnis," tuturnya.

Berdasarkan cerita sang wakil menteri itu, Faisal menuturkan, ternyata investor tersebut mensyaratkan pemerintah menghadirkan 5 juta penduduk dalam 10 tahun di IKN. Dengan begitu, muncul kesempatan bisnis penyediaan perumahan, perkantoran, air bersih, pengelolaan sampah, dan transportasi yang nilainya lebih dari US$ 100 miliar.








Anggaran IKN Bisa Membengkak Tembus Rp 30-an Triliun, Kemenkeu Paparkan Alasannya

12 jam lalu

Pekerja beraktivitas di lokasi proyek pembangunan Rumah Tapak Jabatan Menteri di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Negara, Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa, 28 Februari 2023. Pembangunan 36 Rumah Tapak Jabatan Menteri tersebut tengah memasuki tahap pematangan lahan dan ditargetkan rampung pada Juni 2024 sebagai salah satu persiapan untuk penyelenggaraan upacara bendera Hari Kemerdekaan RI di IKN Nusantara. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Anggaran IKN Bisa Membengkak Tembus Rp 30-an Triliun, Kemenkeu Paparkan Alasannya

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah mengajukan tambahan anggaran pembangunan IKN sekitar Rp 7 triliun hingga Rp 8 triliun.


11.000 ASN Bakal Dipindahkan ke IKN, Menpan-RB: Sejauh Ini Tak Ada yang Keberatan

6 hari lalu

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Azwar Anas memberikan sambutan dalam peluncuran hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu, 14 Desember 2022. Kategori pemprov diraih oleh Pemprov Bali dengan skor 78,82, kategori pemkot diraih oleh Pemkot Madiun dengan skor 83,00, dan kategori pemkab diraih oleh Pemkab Boyolali dengan skor 83,33. TEMPO/ Muhammad Ilham Balindra/Magang
11.000 ASN Bakal Dipindahkan ke IKN, Menpan-RB: Sejauh Ini Tak Ada yang Keberatan

Menpan-RB Abdullah Azwar Anas, menyebut pemerintah bakal memindahkan 16.000 orang ke Ibu Kota Nusantara atau IKN.


KPA Nilai Aturan HGU 190 Tahun yang Diteken Jokowi Lebih Buruk dari Hukum Kolonial

7 hari lalu

Sekretaris Jendral Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika (kanan) menyampaikan keterangan pers usai memberikan laporan progres tinjauan evaluasi kebijakan reforma agraria pemerintahan Presiden Joko Widodo ke Ombundsman RI di Gedung Ombudsman RI, Jakarta, Seninm 4 Maret 2019. Dari pelaporan itu Ombudsman menyatakan reforma agraria selama 4 tahun jalan di tempat dan masih belum sesuai dengan terget yang ditetapkan. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
KPA Nilai Aturan HGU 190 Tahun yang Diteken Jokowi Lebih Buruk dari Hukum Kolonial

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menyatakan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2023 yang diteken Jokowi lebih buruk dari hukum agraria kolonial.


Eks Perdana Menteri Inggris Tony Blair Temui Lagi Jokowi di Istana

15 hari lalu

Mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair, datang di Istana Negara, Jakarta, untuk bertemu Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Selasa, 7 Maret 2023. Tempo/Fajar Pebrianto
Eks Perdana Menteri Inggris Tony Blair Temui Lagi Jokowi di Istana

Mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair, siang ini bertemu Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Negara, Jakarta.


Kemenag Rencanakan Bangun Madrasah Terpadu di IKN Tahun Ini

26 hari lalu

Suasana bangunan hunian bagi pekerja konstruksi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis, 23 Februari 2023. Kementerian PUPR telah membangun 22 tower hunian pekerja konstruksi di IKN Nusantara yang dapat menampung sebanyak 16.000 tenaga kerja konstruksi. ANTARA/Hafidz Mubarak A
Kemenag Rencanakan Bangun Madrasah Terpadu di IKN Tahun Ini

Menteri Agama meminta jajaran Kantor Wilayah Kalimantan Timur untuk mendukung pembangunan madrasah terpadu di Ibu Kota Negara (IKN)


Lowongan Kerja Kepala Biro/Direktur Otorita IKN, Simak Cara Daftar dan Tahap Seleksinya

27 hari lalu

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono saat ditemui di kawasan Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa, 3 Januari 2022. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Lowongan Kerja Kepala Biro/Direktur Otorita IKN, Simak Cara Daftar dan Tahap Seleksinya

Otorita IKN melaksanakan seleksi terbuka untuk posisi Kepala Biro/Direktur, bagaimana cara mendaftar dan tahap seleksinya?


Membaca Arah Ekonomi Indonesia 2023, Tema Diskusi Perdana Tempo VIP

37 hari lalu

Ekonom Faisal Basri dalam diskusi online
Membaca Arah Ekonomi Indonesia 2023, Tema Diskusi Perdana Tempo VIP

Faisal memprediksi bahwa pada 2023 kondisi makro ekonomi Indonesia masuk dalam kategori medium risk atau dengan kata lain risikonya cukup rendah.


MinyaKita Langka di Pasaran, Simak Aturan Baru untuk Membelinya

44 hari lalu

Minyak goreng kemasan sederhana dengan merek dagang MinyaKita diperlihatkan saat peluncuran di Kementerian Perdagangan, Jakarta, Rabu, 6 Juli 2022. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
MinyaKita Langka di Pasaran, Simak Aturan Baru untuk Membelinya

Agar masyarakat tak memborong Minyakita sehingga menimbulkan kelangkaan di pasar, Mendag mengeluarkan aturan terbaru untuk membeli minyak goreng itu.


Terpopuler: Pemerintah Diminta Tak Jumawa Respons Ancaman Resesi, Jokowi Akan Terbitkan PP Dana SDM Desa

45 hari lalu

Ilustrasi Resesi. shutterstock.com
Terpopuler: Pemerintah Diminta Tak Jumawa Respons Ancaman Resesi, Jokowi Akan Terbitkan PP Dana SDM Desa

Berita terpopuler sepanjang kemarin dimulai dari Rhenald Kasali yang mengingatkan pemerintah agar tak jumawa dalam menghadapi ancaman resesi.


Faisal Basri Kritik Jokowi Soal Larangan Ekspor: Segala Kebijakan Dibajak Kepentingan Oligarki

45 hari lalu

Faisal Basri. TEMPO/M. Taufan Rengganis
Faisal Basri Kritik Jokowi Soal Larangan Ekspor: Segala Kebijakan Dibajak Kepentingan Oligarki

Faisal Basri mengkritik kebijakan Presiden Jokowi melarang ekspor sejumlah komoditas. Menurut dia, langkah tersebut seringkali sembrono.