RUU IKN Sah, Jatam: Jokowi dan DPR Tak Peduli Soal Kesulitan Ekonomi

Ketua DPR RI Puan Maharani menerima naskah pandangan Fraksi Golkar dari Christina Aryani dalam rapat paripurna ke-13 masa persidangan III tahun 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 18 Januari 2022. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) menjadi RUU Inisiatif DPR RI dan juga mengesahkan RUU Ibu Kota Negara (IKN) menjadi Undang-Undang. TEMPO/M Taufan Rengganis
Ketua DPR RI Puan Maharani menerima naskah pandangan Fraksi Golkar dari Christina Aryani dalam rapat paripurna ke-13 masa persidangan III tahun 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 18 Januari 2022. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) menjadi RUU Inisiatif DPR RI dan juga mengesahkan RUU Ibu Kota Negara (IKN) menjadi Undang-Undang. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta -Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) menilai pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Ibu Kota Negara (IKN) merupakan bentuk pemborosan di tengah tekanan ekonomi karena pandemi Covid-19. Pemindahan ibu kota ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, yang akan memakan biaya hingga Rp 466,9 triliun ini dianggap mengabaikan kondisi perekonomian dan akan menambah utang baru.

“Presiden Jokowi dan DPR tampak tidak peduli dengan persoalan kesulitan ekonomi negara di tengah pandemi Covid-19,” ujar Kepala Kampanye Jatam, Melky Nahar, pada Selasa, 18 Januari 2022.

DPR hari ini ini mengesahkan RUU IKN menjadi undang-undang sebagai payung hukum pemindahan ibu kota. Pengesahan tersebut dilakukan dalam rapat Paripurna DPR ke-13 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022.

Berdasarkan informasi yang sempat diunggah di situs Ikn.go.id, pemerintah menargetkan pembangunan ibu kota baru membutuhkan dana sebesar Rp 466,98 triliun. Kebutuhan anggaran ini dipenuhi dari APBN sebanyak Rp 91,29 triliun, kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) sebesar Rp 252,46 triliun, serta duit badan usaha Rp 123,23 triliun.

“Itu hanya akan menghambur-hamburkan duit rakyat,” tutur Melky.

Di sisi lain, Melky melihat pembahasan RUU IKN  yang cenderung berlangsung kilat memperkuat indikasi adanya hegemoni oligarki pada pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin dan DPR pada periode ini. Tak hanya abai soal perekonomian, kepemimpinan Jokowi dianggap tak mendengar suara penolakan warga yang berpotensi tergusur akibat pembangunan IKN.

Bahkan, kata Melky, ancaman terhadap perluasan kerusakan sosial-ekologis di Kalimantan Timur tidak menjadi pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan pemindahan IKN.  “Demikian juga dengan persoalan kerusakan ekologis di Jakarta yang sebelumnya menjadi alasan pemindahan IKN oleh Presiden Jokowi, bukannya diurus serius, justru lari dari masalah,” katanya.

Jatam juga memandang pengesahan RUU IKN hanya akan menguntungkan para pemegang konsesi tambang, sawit, hutan, dan kayu yang telah lama menguasai lahan-lahan di bakal ibu kota baru. Jaringan menduga, skema pembebasan lahan penuh unsur transaksional. Pada saat yang sama, jaminan bagi warga lokal di lokasi IKN untuk tidak tersingkir cenderung dilalaikan.

Baca Juga: Terkini Bisnis: Pindahan PNS IKN Dibayar Negara, Varian Rumah Dinas Pejabat IKN

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.








DPR Sebut Keputusan Bawaslu terhadap Partai Prima Buat Ketidakpastian dalam Pemilu

1 jam lalu

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung.
DPR Sebut Keputusan Bawaslu terhadap Partai Prima Buat Ketidakpastian dalam Pemilu

Komisi II mengatakan keputusan Bawaslu berkaitan verifikasi perbaikan Partai Prima membuat ketidakpastian dalam persiapan penyelenggaraan Pemilu


DPR Pertanyakan Alasan Bawaslu Ubah Keputusan terhadap Partai Prima

2 jam lalu

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung saat memimpin rapat pembahasan RUU Perppu Pemilu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 15 Maret 2023. Dalam rapat tersebut, Komisi II DPR RI sepakat membawa RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum atau Perppu Pemilu ke paripurna untuk dibahas dan disahkan menjadi Undang-undang. TEMPO/M Taufan Rengganis
DPR Pertanyakan Alasan Bawaslu Ubah Keputusan terhadap Partai Prima

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mempertanyakan sikap Bawaslu yang mengubah keputusannya terhadap Partai Prima


Terkini: Asosiasi UMKM Kritik Larangan Buka Puasa Bersama, Jokowi Buka Keran Impor Beras 2 Juta Ton

3 jam lalu

Pengunjung berbuka puasa di Lippo Mall Kemang, Jakarta, Ahad, 26 Maret 2023. Sebagian warga ibukota memanfaatkan momentum Ramadan dengan mengadakan acara buka bersama untuk mempererat silaturahmi. ANTARA/Rivan Awal Lingga
Terkini: Asosiasi UMKM Kritik Larangan Buka Puasa Bersama, Jokowi Buka Keran Impor Beras 2 Juta Ton

Berita bisnis terkini: Asosiasi UMKM kritik larangan buka puasa bersama, Jokowi buka keran impor beras 2 juta ton.


Desa Golo Mori NTT Jadi Lokasi KTT ASEAN ke-42, Ini Profil Desa yang Belum Teraliri Listrik PLN

3 jam lalu

Jalan penghubung Golo Mori. Cuplikan YouTube/Sekretariat Presiden
Desa Golo Mori NTT Jadi Lokasi KTT ASEAN ke-42, Ini Profil Desa yang Belum Teraliri Listrik PLN

Desa Golo Mori di NTT menjadi vanue KTT ASEAN ke-42. Namun ternyata masyarakat desa ini belum menikmati penerangan listrik dari PLN.


Jokowi Jelaskan Alasan Larang Buka Puasa Bersama Pemerintah: Kehidupan Pejabat Banyak Disorot

3 jam lalu

Presiden Jokowi. TEMPO/Subekti
Jokowi Jelaskan Alasan Larang Buka Puasa Bersama Pemerintah: Kehidupan Pejabat Banyak Disorot

Presiden Jokowi menegaskan perintah untuk tidak buka puasa bersama ditujukan untuk internal pemerintah, khususnya para menteri dan kepala lembaga


Bandara Kertajati yang Akan Dilego ke Pihak Asing, Ini Daftar 12 Rute Domestik dan Internasional

3 jam lalu

Pengerjaan Bandar Udara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kertajati, Majalengka, telah mencapai 91% lebih hingga akhir maret 2018.
Bandara Kertajati yang Akan Dilego ke Pihak Asing, Ini Daftar 12 Rute Domestik dan Internasional

Bandara Kertajati atau Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati dikabarkan akan dilego ke pihak asing. Terbaru, Presiden Joko Widodo atau Jokowi disebut telah menerima laporan dari Kementerian Perhubungan ihwal rencana tersebut.


Bandara Kertajati Sudah Dirancang Sejak Era Megawati, Kini Akan Dilego ke Pihak Asing, Ini Profilnya

4 jam lalu

Bandara Internasional Kertajati membuka dua rute barunya oleh maskapai Lion Air, yakni Kertajati (KJT) - Halim Perdanakusuma (HLP) dan Kertajati - Yogyakarta (JOG) pada 11 Januari mendatang.
Bandara Kertajati Sudah Dirancang Sejak Era Megawati, Kini Akan Dilego ke Pihak Asing, Ini Profilnya

Bandara Kertajati rencananya akan di lego ke pihak asing. Jokowi disebut sudah menerima laporan tersebut dari Menhub Budi Karya Sumadi.


Ketua LMA Papua Bertemu Jokowi: Usul Pendekatan Marga Demi Bebaskan Pilot Susi Air

5 jam lalu

Staf Khusus Presiden untuk Papua, Lenis Kogoya saat ditemui seusai pertemuan dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto di Kemenko Polhukam, 4 September 2017. Tempo/Syafiul Hadi
Ketua LMA Papua Bertemu Jokowi: Usul Pendekatan Marga Demi Bebaskan Pilot Susi Air

Ketua Lembaga Masyarakat Adat Papua Lenis Kogoya siang ini bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan bahas strategi pembebasan Pilot Susi Air


Jokowi Impor Beras 2 Juta Ton, Pengamat: Produksi Cukup tapi Bulog Tak Sanggup Menyerap

5 jam lalu

Buruh pelabuhan menurunkan beras impor asal Vietnam dari kapal kargo di Pelabuhan Malahayati, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, Kamis, 5 Januari 2023. Sebanyak 200.000 ton di antaranya sudah tiba pada akhir tahun 2022. ANTARA/Ampelsa
Jokowi Impor Beras 2 Juta Ton, Pengamat: Produksi Cukup tapi Bulog Tak Sanggup Menyerap

Jokowi impor beras 2 juta ton. Pengamat mengatakan produksi dalam negeri cukup tapi Bulog tidak sanggup menyerap.


Siap Hadiri Rapat, Benny K. Harman Tantang Balik Mahfud MD Buka Seluruh Data Transaksi Janggal Kemenkeu

6 jam lalu

Benny K Harman
Siap Hadiri Rapat, Benny K. Harman Tantang Balik Mahfud MD Buka Seluruh Data Transaksi Janggal Kemenkeu

Benny Kabur Harman menantang balik Mahfud MD untuk membuka dan menerangkan sejelas-jelasnya ihwal dugaan transaksi janggal di Kemenkeu