Di sisi lain, Sri Mulyani menyadari saat ini masih situasi penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi masih berjalan. Ia menjamin dua hal tersebut masih tetap jadi kebijakan utama. Namun, ia menilai pelaksanaan pembangunan ibu kota baru di tahap ini bisa dikategorikan sebagai proses untuk pemulihan ekonomi.
Itu sebabnya, Sri Mulyani bakal merancang penggunaan sebagian dana PEN untuk pembangunan ibu kota baru. Walaupun, ia belum merinci akan digunakan untuk apa saja dan berapa banyak dana PEN yang bakal dipakai.
Semula saat pengumuman pertama kali pada 2019, Jokowi sempat menyampaikan porsi APBN untuk ibu kota baru hanya 19 persen saja. "Soal pendanaan, kebutuhan Rp 466 triliun. 19 persen akan berasal dari APBN," kata Jokowi saat konferensi pers di Istana Negara, Senin, 26 Agustus 2019.
Kemudian tahun lalu, Jokowi meneken Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022. Dalam lampiran Perpres RKP tersebut, terdapat alokasi anggaran untuk proyek pembangunan ibu kota baru.
Pos anggaran ibu kota baru masuk dalam komponen pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Anggaran pembangunan ibu kota baru pada 2022 ditetapkan sebesar Rp 510,79 miliar.
BACA: Sri Mulyani Berharap Ekonomi Bali Diversifikasi, Tak Cuma Andalkan Pariwisata
Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.
