TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Perencanaan Keuangan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Papua Yohanis Walilo berharap 20 tahun lagi Papua tidak lagi merana. Kehadiran Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) diharapkan bisa benar-benar menjadi angin segar untuk pembangunan daerah.
“Semoga 20 tahun yang akan datang Papua tidak lagi merana. Karena 20 tahun yang lalu kita dapat otonomi khusus (otsus), tapi kita sendiri yang cari jalannya,” ujar Yohanis dalam siaran langsung pada Senin, 17 Januari 2022.
Menurut Yohanis, Pemerintah Daerah Papua pernah menyusun sendiri saran regulasi untuk pembentukan otsus. Namun usulan banyak ditolak oleh pusat karena banyak yang tidak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.
Otonomi Khusus yang diberikan sebelumnya kepada Papua pun bagi Yohanis tidak sesuai dengan kebutuhan daerah. Ia berharap 20 tahun mendatang akan ada hasil nyata perubahan signifikan di Papua.
“RIPPP ini diharapkan ada hasil nyata dan berbeda dari 20 tahun sebelumnya. Kalau kita bilang percepatan pembangunan harus ada kemajuan dan perubahan. Kalau tidak ada perubahan sama saja kita jalan ditempat,” katanya.
Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, Oktorialdi, pada pembukaan rapat RIPPP menjelaskan ada 10 tren untuk Papua pada 2041. Tren yang dimaksud antara lain:
1. Demografi
Jumlah penduduk Papua meningkat dengan suku atau etnik yang beragam dan arus migrasi ke Papua.
2. Urbanisasi dan Ekonomi Kampung – Kota
Konsentrasi penduduk Papua di Kota-kota pesisir pantai dan keterkaitan ekonomi kampung – kota.
3. Kehidupan Sosial yang Damai
Penduduk yang beraneka ragam, nilai toleransi dan inklusifitas.
