Terkini Bisnis: Layanan Nasabah Citi usai Akuisisi, PNS Akan Mulai Pindah ke IKN

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bagikan Berita
    REUTERS/Beawiharta

    REUTERS/Beawiharta

    TEMPO.CO, Jakarta -Berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Sabtu sore, 15 Januari 2022 dimulai dengan CEO Citi Indonesia Batara Sianturi memastikan tak akan ada perubahan layanan untuk nasabah selama masa transisi akuisisi bisnis consumer banking perseroan oleh UOB Group.

    Kemudian informasi mengenai salah satu nasabah asal Madiun yang merasa dijerumuskan saat membeli produk asuransi unit link dari AXA Mandiri lewat bank atau kanal bancassurance.

    Selain itu berita tentang pemerintah akan memindahkan 7.687 pegawai negeri sipil (PNS), TNI, Polri, Badan Intelijen Negara, hingga Paspampres ke ibu kota baru di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, mulai 2022 hingga 2024. Ringkasan ketiga berita tersebut adalah sebagai berikut:

    1. Bisnis Bank Ritel dan Kartu Kredit Citi Dijual ke UOB, Imbas ke Layanan Nasabah?

    CEO Citi Indonesia Batara Sianturi memastikan tak akan ada perubahan layanan untuk nasabah selama masa transisi akuisisi bisnis consumer banking perseroan oleh UOB Group.

    "Tidak akan ada perubahan dalam layanan yang diberikan kepada klien consumer banking kami," ujar Batara dalam keterangan tertulis, Jumat, 14 Januari 2022.

    Citi sebelumnya mengumumkan bahwa pihaknya telah mencapai kesepakatan dengan UOB Group ihwal akuisisi bisnis consumer banking Citi di Indonesia, Malaysia, Thailand dan Vietnam.

    Transaksi ini mencakup bisnis retail banking dan kartu kredit namun tidak termasuk bisnis institutional banking perseroan di keempat negara tersebut. Dengan demikian, Citi akan tetap melayani para klien institusional baik secara lokal, regional, dan global.

    Baca berita selengkapnya di sini.


     

     

    Lihat Juga


    Newsletter


    Selengkapnya
    Grafis

    PTM 100 persen DKI Tetap Berjalan Meski Didesak Banyak Pihak

    Pemprov Ibu Kota tetap menerapkan PTM 100 persen meski banyak pihak mendesak untuk menghentikan kebijakan itu. Sejumlah evaluasi diberikan pihak DKI.