Besok, Program Bus Buy The Service Kemenhub Kembali Beroperasi di 5 Kota

Petugas Dishub Kota Bogor bersama anggota Polresta Bogor Kota mengatur lalu lintas saat uji coba BISKITA Trans Pakuan di jalan Juanda, Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa 2 November 2021. Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) bekerja sama dengan Pemerintah Kota Bogor melalui program Buy The Service (BTS) melakukan uji coba sebanyak 10 BISKITA Trans Pakuan yang melewati 16 halte pada koridor lima mulai dari Stasiun Bogor hingga Ciparigi secara gratis hingga bulan Desember 2021. ANTARA FOTO/Arif Firmansyah

TEMPO.CO, Jakarta -Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi mengatakan secara umum besok para pemenang-pemenang lelang program Buy The Service atau BTS akan mulai melayani kembali rute-rute yang sudah ditentukan.

"Akhirnya syukur alhamdulillah kemarin sore kita sudah ada pelaksanaan, ada progres bahwa lelang untuk lima kota besar yang berasal dari anggaran Ditjen Perhubungan Darat sudah bisa kita laksanakan," kata Budi dalam konferensi pers virtual Sabtu, 15 Januari 2022.

Artinya, kata dia, secara de jure, lima kota besar yang saat itu sempat dihentikan operasinya, yaitu  Makassar, Banjarmasin, Banyumas, Surabaya, dan Bandung, tadi malam sudah bisa melakukan kegiatan atau pelayanan.

Awalnya, dia meminta para operator menyiapkan diri kembali hari ini. Namun operator mintanya mulai besok. Sehingga secara bertahap besok akan dimulai di 5 kota besar secara bertahap.

Budi menuturkan proyek BTS sudah dilakukan sejak 2020, kemudian ada penambahan lagi di 2021 dengan 5 kota besar. Jadi sudah ada perbaikan dan pembenahan angkutan massal perkotaan di 10 kota besar oleh Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub. Ditambah dengan satu lagi anggaran yang berasal dari BPTJ yaitu BTS di Kota Bogor.

Menurutnya, lima kota besar tidak ada persoalan, karena skemanya sudah multi years kontrak. Namun untuk yang 2021 akhir kemarin, ada perubahan penyesuaian dengan skema lelangnya. Di mana tadinya lelang umum menjadi lelang yang sifatnya e-katalog. Untuk melakukan lelang e-katalog tersebut, kata dia, ada keperluan untuk justifikasi penyesuaian beberapa persyaratan yang ada, sehingga pada awal Januari Kemenhub menghentikan sementara program itu.

Saat di awal penghentian sementara itu, direncanakan ada penyesuaian dengan regulasi tersebut dalam waktu antara 3-4 minggu. Namun karena ada permintaan dari beberapa daerah yang sudah berkontrak antara beberapa perusahaan atau vendor-vendornya dengan para pengemudi, Kemenhub meminta untuk proses penyesuaian terhadap lelang multi years itu menjadi dipercepat.

Adapun Program Buy The Service adalah pembelian layanan angkutan umum oleh pemerintah kepada operator angkutan umum swasta. Melalui program tersebut, pemerintah membayar operator berdasarkan nilai angkut yang dihitung per kilometer.

Formulasi perhitungan pembelian layanan ini berdasarkan biaya pokok operasional armada. Dulunya, Kementerian hanya memberikan bus umum ke daerah untuk mendorong penggunaan angkutan massal.

Namun dalam beberapa tahun terakhir, program tersebut diubah. Lewat Buy The Service, pemerintah memberikan subsidi 100 persen biaya operasional kendaraan kepada operator angkutan. Dengan program itu, Kementerian ingin menghilangkan budaya lalu lintas angkutan umum yang ugal-ugalan.


Baca Juga: Program Bus Buy The Service Kemenhub Dihentikan Sementara, Mengapa?

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.






Mobil Bekas Jokowi Isuzu Panther Bonet Dilelang, Open Bid Rp 300 Juta

2 jam lalu

Mobil Bekas Jokowi Isuzu Panther Bonet Dilelang, Open Bid Rp 300 Juta

Mobil bekas Presiden Jokowi yang dilelang tersebut adalah Isuzu Panther Bonet tahun 1995 warna green metallic. Berikut ulasan lengkapnya:


Tim Transisi Otorita: Mobilitas Pejalan Kaki Prioritas Utama di IKN, Mobil dan Kendaraan Pribadi Paling Bawah

1 hari lalu

Tim Transisi Otorita: Mobilitas Pejalan Kaki Prioritas Utama di IKN, Mobil dan Kendaraan Pribadi Paling Bawah

Wicaksono Sarosa mengatakan mobilitas di IKN berorientasi dan memprioritaskan pada manusia serta pejalan kaki.


Protes Tarif Angkutan Penyeberangan, Operator Ancam Matikan AC Kapal

1 hari lalu

Protes Tarif Angkutan Penyeberangan, Operator Ancam Matikan AC Kapal

Pengusah kapal penyeberangan mengklaim tak sanggup lagi membeli bahan bakar minyak (BBM) yang telah naik sekitar 32 persen.


Tarif Angkutan Penyeberangan Tak Naik, Gapasdap Bandingkan Ongkos Perawatan Kapal dan Pesawat

1 hari lalu

Tarif Angkutan Penyeberangan Tak Naik, Gapasdap Bandingkan Ongkos Perawatan Kapal dan Pesawat

Pengusaha angkutan penyeberangan mengaku semakin tertekan menanggung beban ongkos operasional kapal setelah pemerintah menunda kenaikan tarif.


Operasional dan Kelaiklautan Kapal Selam Wisata Kini Diatur dalam Permenhub

2 hari lalu

Operasional dan Kelaiklautan Kapal Selam Wisata Kini Diatur dalam Permenhub

Di Benoa Bali sudah ada kapal selam wisata yang beroperasi di perairan Padang Bai dengan nama Submarine Odissey.


Tarif Angkutan Penyeberangan Belum Naik, Ekonom: Pemerintah Tahan Inflasi

2 hari lalu

Tarif Angkutan Penyeberangan Belum Naik, Ekonom: Pemerintah Tahan Inflasi

Tauhid Ahmad menyebutkan pemerintah belum menaikkan tarif angkutan penyeberangan karena untuk menahan inflasi.


Operator Kapal Khawatir Angkutan Penyeberangan Lumpuh Jika Tarif Tak Naik

2 hari lalu

Operator Kapal Khawatir Angkutan Penyeberangan Lumpuh Jika Tarif Tak Naik

Kementerian Perhubungan sebelumnya menunda pelaksanaan aturan Keputusan Menteri Nomor 172 Tahun 2022 yang mengatur tarif anyar angkutan penyeberangan.


Gapasdap Pertanyakan Alasan Pemerintah Tunda Kenaikan Tarif Angkutan Penyeberangan

3 hari lalu

Gapasdap Pertanyakan Alasan Pemerintah Tunda Kenaikan Tarif Angkutan Penyeberangan

Juru bicara Kemenhub mengatakan pemerintah perlu memastikan agar penyesuaian tarif angkutan penyeberangan mengakomodasi kepentingan semua pihak.


RUU Transportasi Daring Tak Masuk Prolegnas, Pengemudi Angkutan Online Bersurat ke DPR

3 hari lalu

RUU Transportasi Daring Tak Masuk Prolegnas, Pengemudi Angkutan Online Bersurat ke DPR

Kado berharap pertemuan pengemudi dengan DPR pada 28 September besok bisa menghasilkan kesepakatan.


Pengemudi Ojek Online Desak Jokowi Turun Tangan Atasi Masalah Dugaan Pelanggaran Aplikator

3 hari lalu

Pengemudi Ojek Online Desak Jokowi Turun Tangan Atasi Masalah Dugaan Pelanggaran Aplikator

Sejumlah aplikator, menurut pengemudi ojek online, telah memotong komisi di atas 15 persen.