Uang Kripto: Aset Digital Belum Jadi Alat Tukar Sah di RI, tapi Bisa Dicairkan

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bagikan Berita
    Representasi dari cryptocurrency Dogecoin terlihat dalam ilustrasi ini yang diambil pada 6 Agustus 2021. [REUTERS/Dado Ruvic/Illustration]

    Representasi dari cryptocurrency Dogecoin terlihat dalam ilustrasi ini yang diambil pada 6 Agustus 2021. [REUTERS/Dado Ruvic/Illustration]

    TEMPO.CO, Jakarta -Akhir-akhir ini publik dihebohkan dengan cryptocurrency atau mata uang kripto.

    Mata uang kripto dianggap sebagai uang masa depan dan saat ini banyak orang yang mulai mempelajari uang kripto dan berinvestasi terhadap uang mata kripto.

    Lalu, apa sebenarnya itu uang mata kripto?

    Mengutip forbes.com, Jumat, 14 Januari 2022, mata uang kripto adalah sebuah aset digital yang didesain untuk menjadi alat tukar mengunakan kriptografi yang kuat untuk mengamankan sebuah transaksi keuangan, mengontrol proses pembuatan unit tambahan, dan melakukan verifikasi terhadap transfer aset.

    Mata uang kripto memiliki banyak jenis, salah satu yang paling populer adalah bitcoin.

    Selain bitcoin, terdapat beberapa mata uang kripto yang terkenal seperti dogecoin, stellar, ethereum, litecoin, dan ribuan mata uang kripto lainnya. Untuk menyimpan mata uang kripto, anda diharuskan memiliki akun wallet khusus, seperti Indodax, Blockchain, Coinbase, dan berbagai wallet yang lain.

    Di Indonesia, mata uang kripto belum diatur untuk menjadi alat tukar yang sah, tetapi Anda bisa mencairkan mata uang kripto yang Anda miliki menjadi uang tunai.

    Untuk mencairkan uang kripto tersebut, Anda harus mengikuti beberapa langkah yang tercantum dalam wallet Anda.

    EIBEN HEIZIER
    Baca juga : Viral Kantor Sultan Sampai Alun-alun Keraton Yogyakarta Dijual Online


     

     

    Lihat Juga


    Newsletter


    Selengkapnya
    Grafis

    PTM 100 persen DKI Tetap Berjalan Meski Didesak Banyak Pihak

    Pemprov Ibu Kota tetap menerapkan PTM 100 persen meski banyak pihak mendesak untuk menghentikan kebijakan itu. Sejumlah evaluasi diberikan pihak DKI.