KFC Palopo Digugat Rp 4 M karena Pesanan Tak Sesuai Aplikasi, Simak Kronologinya

KFC by Twitter

TEMPO.CO, Makassar - Seorang konsumen bernama Erwin Sandi menggugat manajemen restoran siap saji Kentucky Fried Chicken (KFC) Cabang Kota Palopo, Sulawesi Selatan ke Pengadilan Negeri Palopo. Ia menggugat perusahaan itu untuk membayar ganti rugi senilai Rp 4 miliar menyusul dugaan pembohongan publik atas pengantaran pesanan yang tidak sesuai di aplikasi.

"Kami secara resmi menggugat perdata karena permintaan maaf secara terbuka tidak bisa dijalankan oleh mereka (manajemen KFC Palopo)," kata Erwin ketika dihubungi wartawan dari Makassar, Rabu, 12 Januari 2022.

Adapun gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri Palopo itu telah terdaftar dalam situs resmi Pengadilan Negeri Palopo dengan nomor perkara 3/Pdt/G/2022/Pn Plp. 

Gugatan itu dilayangkan merujuk Pasal 62 ayat 1 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan denda sebesar Rp 2 miliar. Penggugat juga menuntut kerugian immateriil senilai Rp 2 miliar kepada KFC Palopo.

Tak hanya PT Fast Food Indonesia Tbk., gugatan juga juga ditujukan ke perusahaan penyedia layanan jasa transportasi daring PT GoTo Gojek Tokopedia, baik perusahaan maupun mitranya (pengemudi). Gugatan ini tak lagi menuntut kerugian immateriil dibayar, tapi agar ada perbaikan pelayanan.

Lebih jauh, Erwin menjelaskan soal kronologi kejadian hingga akhirnya ia memutuskan untuk menggugat restoran tersebut. 

Kejadian bermula pada 15 November 2021 lalu. Saat itu masalah muncul karena pesanan hamburger untuk anaknya tidak sesuai gambar di aplikasi yang diantarkan ojek online ke rumahnya.






Viral Video Curhat Dugaan Praktik KKN di Polri, Polda Sulsel: Sudah Diklarifikasi, Semua Tak Benar

1 hari lalu

Viral Video Curhat Dugaan Praktik KKN di Polri, Polda Sulsel: Sudah Diklarifikasi, Semua Tak Benar

Polda Sulsel memberikan penjelasan soal video anggota Polres Tana Toraja yang meminta Kapolri menindak tegas dugaan praktik KKN di institusi Polri.


Raih Predikat UHC, Pemkot Palopo Berkomitmen Tingkatkan Mutu Layanan Kesehatan

2 hari lalu

Raih Predikat UHC, Pemkot Palopo Berkomitmen Tingkatkan Mutu Layanan Kesehatan

Walikota Palopo, H. M. Judas Amir menerima penghargaan predikat Universal Health Coverage (UHC) dari BPJS Kesehatan.


Rencana Tarif Ojol Ditetapkan Gubernur, SPAI: Mesti Dihitung dari Titik Awal Penjemputan

3 hari lalu

Rencana Tarif Ojol Ditetapkan Gubernur, SPAI: Mesti Dihitung dari Titik Awal Penjemputan

Terlepas dari kebijakan penetapan tarif ojol, Lily meminta Kemenhub merevisi pasal yang berkaitan dengan hubungan antara aplikator dan pengemudi ojol.


Asosiasi Driver Minta Dilibatkan dalam Perumusan Tarif Ojol oleh Gubernur

3 hari lalu

Asosiasi Driver Minta Dilibatkan dalam Perumusan Tarif Ojol oleh Gubernur

Asosiasi Driver Ojek Online Garda Indonesia berharap dilibatkan dalam perumusan tarif ojol yang bakal ditentukan gubernur masing-masing wilayah.


Tarif Ojek Online Bakal Diatur Gubernur, Asosiasi Driver: Itu Salah Satu Tuntutan Kami

3 hari lalu

Tarif Ojek Online Bakal Diatur Gubernur, Asosiasi Driver: Itu Salah Satu Tuntutan Kami

Asosiasi Driver Ojek Online Garda Indonesia menyambut baik wacana Kemenhub merevisi Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 sehingga tarif ojek online akan diatur dan ditetapkan gubernur.


Pengalaman Pengemudi Ojek Online Kerap Tertolong JKN

3 hari lalu

Pengalaman Pengemudi Ojek Online Kerap Tertolong JKN

Restu sempat beberapa kali harus rawat inap dan menjalan operasi di rumah sakit. Semuanya gratis karena program JKN.


Tarif Ojek Online Bakal Diatur oleh Gubernur, Begini Tanggapan Pengemudi

4 hari lalu

Tarif Ojek Online Bakal Diatur oleh Gubernur, Begini Tanggapan Pengemudi

Pengemudi ojek online sebelumnya menuntut agar tarif ojol dapat diatur per provinsi atau kabupaten/kota.


Sebut Hilirisasi SDA Jadi Sumber Ekonomi Baru, Wamenkeu Singgung Gugatan WTO soal Nikel

4 hari lalu

Sebut Hilirisasi SDA Jadi Sumber Ekonomi Baru, Wamenkeu Singgung Gugatan WTO soal Nikel

Suahasil menyinggung langkah Indonesia menyetop ekspor bijih nikel beserta gugatan setelahnya oleh Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO.


Kemenhub Sebut Gubernur Kini Putuskan Biaya Jasa Batas Atas dan Bawah Ojek Online

5 hari lalu

Kemenhub Sebut Gubernur Kini Putuskan Biaya Jasa Batas Atas dan Bawah Ojek Online

Kemenhub menyampaikan bahwa ketentuan terkait penyesuaian tarif ojek daring (online) akan ditetapkan oleh Gubernur.


Tahun Depan, KLHK Gugat Kerusakan Lingkungan Akibat Tumpahan Minyak Montara

9 hari lalu

Tahun Depan, KLHK Gugat Kerusakan Lingkungan Akibat Tumpahan Minyak Montara

Pemerintah akan mengajukan gugatan perdata atas kerugian lingkungan hidup akibat tumpahan minyak Montara di Laut Timur, Nusa Tenggara Timur.