Prediksi Harga Tanah di IKN Naik, Ini Permintaan Sri Mulyani ke Pemilik Lahan

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bagikan Berita
    Menteri Sri Mulyani Indrawati dalam diskusi TEMPO Economic Briefing 2022:

    Menteri Sri Mulyani Indrawati dalam diskusi TEMPO Economic Briefing 2022: "Pemulihan Perekonomian Nasional Pasca Pandemi di Tengah Ancaman Krisis Lingkungan" secara daring di YouTube Tempo.co, Selasa, 14 Desember 2021

    TEMPO.CO, JakartaMenteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan harga tanah di daerah calon Ibu Kota Negara (IKN) baru sebentar lagi akan naik karena masifnya pembangunan infrastruktur, seiring dengan rencana pemindahan IKN dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur.

    "Kami akan bangun jalan tol, jadi bapak dan ibu sekalian yang punya tanah di sini juga harus punya perencanaan yang makin matang, karena hidup di lokal ini benar-benar akan berubah dengan hadirnya IKN," ujar Sri Mulyani dalam Acara Penandatanganan Prasasti Penanda Aset SBSN di Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu 5 Januari 2022.  

    Dengan demikian, ia meminta para pemilik tanah di daerah calon IKN di Kaltim bisa merencanakan dengan matang bagaimana kehidupan ke depan saat IKN pindah dari Jakarta.

    Pembangunan IKN di Kaltim merupakan salah satu bentuk pemihakan presiden kepada Pulau Borneo.

    Maka dari itu, Sri Mulyani berharap sumber daya manusia (SDM) di calon IKN baru tersebut bisa terus ditingkatkan, sehingga peran Institut Teknologi Kalimantan (ITK) sangatlah penting.

    "Siapkan SDM-nya, karena ekonomi bisa maju karena infrastruktur, dibangun adanya kantor, jembatan, tapi kalau rakyatnya tertinggal, itu ngenes. Itu tidak bagus dan tidak berkelanjutan," tegasnya.

    Sementara itu, ia menjelaskan aset negara yang akan ditinggalkan di Jakarta akan tetap dikelola oleh pemerintah, sehingga Undang-Undang (UU) yang mengaturnya akan diselesaikan.

    Aturan tersebut akan mencakup pelaksanaan proyek IKN, pembiayaan, dan pemanfaatan aset-aset yang selama ini digunakan kementerian/lembaga di Jakarta.

    Kendati demikian, Menkeu menyebutkan belum terdapat pembahasan dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait hal tersebut.

    BACA: Sri Mulyani Sebut 58 Tahun Pengelolaan APBN, RI Pakai Aturan Kolonial Belanda


     

     

    Lihat Juga


    Newsletter


    Selengkapnya
    Grafis

    RUU IKN: Ibu Kota Negara Baru Dinamai Nusantara

    Dengan UU IKN, pembangunan akan dilakukan secara bertahap. Ada tiga kementrian dan lebih dari dua ribu PNS yang akan dipindahkan pada tahap awal.