TEMPO.CO, Jakarta - Berbagai peristiwa mewarnai kegiatan ekonomi dan bisnis pada paruh pertama 2021, seperti pejabat Kemenkeu diduga menerima suap hingga merger Gojek dan Tokopedia. Di kuartal I, pertumbuhan ekonomi tercatat mengalami kontraksi sebesar 0,74 persen. Sedangkan awal kuartal II, kegiatan ekonomi masih tertahan oleh adanya pembatasan kegiatan masyarakat karena larangan mudik.
Berbagai ketidakpastian masih muncul pada etape awal tahun karena penyebaran Covid-19. Dari sisi produksi, lapangan usaha transportasi dan pergudangan masih menjadi sektor yang paling menghadapi dampak karena wabah yang berkepanjangan. Di luar kondisi makro, situasi mikro juga pernah dinamika.
Berikut ini rangkuman peristiwa yang menjadi sorotan selama bulan ketiga dan keempat sebagai rangkaian dari kaleidoskop 2021.
- Maret
- Dua pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan pertama kali terkuak terima suap
Dua pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, yaitu Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian Angin Prayitno Aji serta Kepala Subdirektorat Kerja Sama dan Dukungan Pemeriksaan pada Direktorat Jenderal Pajak Dadan Ramdani disinyalir menerima suap Rp 50 miliar. Dua pejabat disebut-sebut menerima suap dan gratifikasi dari tiga perusahaan PT Jhonlin Baratama, PT Gunung Madu Plantations, dan PT Bank Pan Indonesia (Panin). Kedua pejabat itu kemudian ditetapkan sebagai tersangka dua bulan setelahnya atau Mei 2021.
- Jokowi cabut lampiran Perpres Nomor 10 Tanun 2021 tentang pembukaan investasi minuman keras
Pada awal Maret, masyarakat diributkan dengan munculnya klausul pembukaan investasi minuman keras dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penamanan Modal. Aturan turunan Undang-undang Cipta Kerja yang diteken Februari dan sedianya akan belaku 4 Maret memasukkan ketentuan investasi miras diperbolehkan di Provinsi Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Papua.
Penutupan keran investasi miras terjadi setelah Presiden Jokowi mendapatkan masukan dari berbagai kelompok masyarakat dan tokoh agama. Jokowi melakukan pertemuan empat mata dengan Ma’ruf untuk membahas lampiran perpes ini.
- Geger rencana impor 1 juta ton beras
Pada awal Maret, pemerintah mengumumkan rencana gimpor 1 juta ton beras. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan langkah itu diperlukan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga di Tanah Air.
Impor tersebut adalah bagian dari rencana penyediaan beras sebesar 1-1,5 juta ton oleh pemerintah. Berdasarkan bahan paparan yang ditampilkan Airlangga, penyediaan beras itu diperlukan setelah adanya Bantuan Sosial Beras PPKM, antisipasi banjir, dan pandemi Covid-19. Adapun upaya penyediaannya antara lain melalui impor 500 ribu ton beras untuk cadangan beras pemerintah dan 500 ribu ton sesuai kebutuhan Bulog.
Rencana impor beras menimbulkan polemik di tengah tak optimalnya penyerapan beras di tingkat petani. Berbalik arah, polemik impir itu langsung diluruskan oleh Presiden Joko Widodo pada pekan terakhir Maret. Jokowi menyatakan Indonesia tidak akan mengimpor beras hingga Juni 2021.
