"

Kepala BPOM Pastikan Kewajiban BPA pada Galon Tak Diterapkan ke UMKM

Seorang pekerja sedang merapikan galon air minum di Jakarta, Rabu (25/04). Proyek air minum Tangerang dijadwalkan memasuki proses tender atau lelang pada bulan depan. Proyek yang menelan dana Rp 400 miliar ini akan memenuhi kebutuhan air minum untuk Tangerang hingga 25 tahun kedepan. TEMPO/Wahyu Setiawan 20070425
Seorang pekerja sedang merapikan galon air minum di Jakarta, Rabu (25/04). Proyek air minum Tangerang dijadwalkan memasuki proses tender atau lelang pada bulan depan. Proyek yang menelan dana Rp 400 miliar ini akan memenuhi kebutuhan air minum untuk Tangerang hingga 25 tahun kedepan. TEMPO/Wahyu Setiawan 20070425

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny Lukito memastikan bahwa usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM akan dikecualikan dalam wacana pelabelan kandungan bisfenol-A (BPA) pada galon isi ulang.

Penny menjelaskan, kewajiban itu hanya akan dibebankan kepada perusahaan industri besar. Pasalnya, industri tersebut punya cakupan usaha dan dampaknya yang cukup luas.

“Saya kira ini tidak mengenai para pengusaha AMDK (air minum dalam kemasan) yang UMKM, tidak dikenakan," kata Penny.

Umumnya, tutur Penny, untuk industri besar yang seharusnya menjadi komitmen mereka karena produknya menyebar, sehingga kalau ada efek yang membahayakan, dampaknya akan besar sekali,” jelas Penny dalam konferensi pers, kemarin.

Dalam proses revisi Peraturan Kepala BPOM Nomor 31/2018 tentang Label Pangan Olahan, Penny menyatakan pihaknya telah mengantongi sejumlah dukungan. Hal itu terutama berkaitan dengan peringatan dan edukasi kepada masyarakat terkait kandungan BPA dan risikonya.

“Saya mengajak pelaku industri untuk melakukan usahanya dengan tanggung jawab yang sama untuk melindungi masyarakat,” ujar Penny.

Sebelumnya beredar kabar bahwa revisi beleid itu disebutkan bakal mewajibkan galon guna ulang untuk mencantumkan label mengandung bisfenol-A (BPA). Label BPA free atau bebas BPA, dapat dicantumkan pada produk AMDK selain berbahan polikarbonat (PC), yakni galon sekali pakai berbahan polietilena tereftalat (PET).








Popcorn Microwave dari AS Mengandung PFAS, Begini Tanggapan BPOM

16 jam lalu

Ilustrasi popcorn. Freepik.com
Popcorn Microwave dari AS Mengandung PFAS, Begini Tanggapan BPOM

Laporan Nexus3 Foundation dan IPEN menemukan popcorn microwave dari Amerika Serikat (AS) mengandung PFAS. Bagaimana tanggapan BPOM?


Tips Caca Tengker Memilih Obat Sirup untuk Anak

1 hari lalu

Artis Caca Tengker (tengah) didampingi oleh Pimpinan Dexa Group Bapak Ferry Soetikno dan Pimpinan Dexa Medica Bapak V. Hery Sutanto di acara Dialog Interaktif
Tips Caca Tengker Memilih Obat Sirup untuk Anak

Menurut Caca Tengker, sebelum membeli obat sirup, ia membekali diri dengan banyak informasi. Masyarakat diajak untuk tingkatkan literasi kesehatan


BNI Genjot Pertumbuhan Kredit Ekspor

1 hari lalu

BNI Genjot Pertumbuhan Kredit Ekspor

BNI aktif mendukung peningkatan akses pembiayaan bagi UMKM dari kota hingga desa


8 Tips Agar Bisnis Kuliner Semakin Laris saat Ramadhan

1 hari lalu

Ilustrasi bisnis kuliner. Pixabay
8 Tips Agar Bisnis Kuliner Semakin Laris saat Ramadhan

Anda bisa menambah pundi-pundi Rupiah dengan bisnis kuliner di bulan suci. Simak 8 tips bisnis kuliner laris saat Ramadhan.


Jadikan UMKM Inti Bisnis, BRI Tingkatkan Pemberdayaan

1 hari lalu

Jadikan UMKM Inti Bisnis, BRI Tingkatkan Pemberdayaan

UMKM di Indonesia berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hingga mencapai 62,55 persen


Larangan Bukber ASN dan Pejabat, Pengamat Sebut Kebijakan Membingungkan

1 hari lalu

Presiden Jokowi (kedua kanan) berbincang dengan Ketua DPD Oesman Sapta Odang (kedua kiri) saat acara berbuka puasa bersama anggota dan pimpinan DPD di Jakarta, Rabu, 15 Mei 2019. Sejak hari pertama puasa Ramadan 1440 Hijriah, Jokowi telah berkali-kali berbuka puasa bersama bareng para pejabat negara. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay
Larangan Bukber ASN dan Pejabat, Pengamat Sebut Kebijakan Membingungkan

Pengamat kebijakan publik dari PH&H Public Policy Interest Group, Agus Pambagio menilai kebijakan larangan buka bersama atau bukber untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pejabat sebagai hal yang membingungkan.


Terkini: Kronologi Cuitan Pegawai Bea Cukai yang Jadi Viral, Emas Antam Lanjutkan Tren Kenaikan

1 hari lalu

Ilustrasi Bea dan Cukai. TEMPO/Tony Hartawan
Terkini: Kronologi Cuitan Pegawai Bea Cukai yang Jadi Viral, Emas Antam Lanjutkan Tren Kenaikan

Seorang pegawai Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan Widy Heriyanto viral di media sosial Twitter karena komentarnya terhadap warganet.


Pelaku UMKM Terdampak Larangan Thrifting Bisa Mengadu ke Pemerintah, Bagaimana Caranya?

1 hari lalu

Suasana penjualan pakaian impor bekas di Pasar Senen, Jakarta, Kamis, 3 November 2022. Meningkatnya tren membeli baju bekas atau thrifting di kalangan anak muda berdampak terhadap jumlah impor pakaian bekas. Tempo/Tony Hartawan
Pelaku UMKM Terdampak Larangan Thrifting Bisa Mengadu ke Pemerintah, Bagaimana Caranya?

Pelaku usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) yang terdampak larangan thrifting baju bekas impor bisa mengadu ke hotline yang disediakan Kemenkop UKM


Jokowi Larang Thrifting, Pedagang Baju Bekas di Pasar Senen Terpaksa PHK Karyawan

2 hari lalu

Suasana penjualan pakaian impor bekas di Pasar Senen, Jakarta, Kamis 16 Maret 2023. Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyatakan melarang bisnis baju bekas impor atau thrifting yang saat ini tengah populer di masyarakat. TEMPO/Subekti.
Jokowi Larang Thrifting, Pedagang Baju Bekas di Pasar Senen Terpaksa PHK Karyawan

Pemerintah melarang thrifting dengan alasan membunuh UMKM dan menimbulkan penyakit


Spanduk Penolakan Larangan Thrifting Berjejer di Pasar Senen

2 hari lalu

Spanduk soal bisnis thrifting yang terpampang di Pasar Senen, Jakarta Pusat, Kamis, 23 Maret 2023. TEMPO/Desty Luthfiani.
Spanduk Penolakan Larangan Thrifting Berjejer di Pasar Senen

Para pedagang menuding pakaian impor dari Cina yang membunuh UMKM, bukan aktivitas thrifting atau membeli barang bekas