TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah menuturkan program strategis penanganan jalan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur akan berfokus pada penambahan kemantapan jalan, penyelesaian program konektivitas jalan perbatasan, dan penyiapan infrastruktur pendukung IKN. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Timur Junaidi.
“Tingkat kemantapan jalan di Kalimantan Timur saat ini masih yang paling rendah di seluruh Indonesia yaitu sebesar 79 persen," kata Junaidi seperti dikutip dari situs Kementerian PUPR, Kamis, 23 Desember 2021.
Oleh sebab itu, semua kontrak pekerjaan akan berupa kontrak tahun jamak agar terus berkelanjutan. "Sehingga bisa mencapai target pada tahun 2024 yaitu kemantapan jalan di atas 90 persen,” tuturnya.
Kementerian PUPR menargetkan tingkat kemantapan jalan pada 2024 di Provinsi Kalimantan Timur dapat mencapai di atas 90 persen. Upaya ini sebagai bentuk komitmen untuk meningkatkan kualitas jalan di Kalimantan Timur.
Hal ini disampaikan pada saat kunjungan kerja Komisi V DPR ke Kutai Timur, Kalimantan Timur pada 20 Desember hingga 21 Desember 2021. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras mengapresiasi program-program yang telah direncanakan oleh Kementerian PUPR dalam rangka meningkatkan kualitas jalan di Kalimantan Timur, khususnya Kutai Timur.
Andi menyebutkan, sebagai kota penyangga Ibu Kota Negara, Kutai Timur diharapkan dapat perlakuan khusus untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur, khususnya di bidang infrastruktur jalan. Ia berharap pembangunan dan preservasi jalan, konektivitas antar wilayah di Kalimantan Timur nantinya bisa menjadi lebih lancar.
Dengan begitu, konektivitas antar wilayah pun, menurut dia, bisa jadi lebih baik dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kalimantan Timur.
