BPK Temukan 14.501 Masalah Keuangan Negara Senilai Rp 8,37 Triliun

Agung Firman Sampurna. TEMPO/Muhammad Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menemukan 14.501 permasalahan senilai Rp 8,37 triliun dalam pemeriksaan selama semester pertama tahun 2021. Hal tersebut disampaikan dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2021 kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta pada hari ini.

Ketua BPK Agung Firman Sampurna menjelaskan empat belas ribuan lebih permasalahan itu terdiri atas 6.617 permasalahan kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan 7.512 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. "Senilai Rp 8,26 triliun,” katanya di Jakarta, Selasa, 7 Desember 2021.

Adapun sebanyak 6.617 permasalahan meliputi 372 permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan senilai Rp 113,13 miliar. Sedangkan ketidakpatuhan itu, sebanyak 4.774 senilai Rp 8,26 triliun merupakan permasalahan yang dapat mengakibatkan kerugian senilai Rp 1,94 triliun, potensi kerugian Rp 776,45 miliar dan kekurangan penerimaan Rp 5,55 triliun.

“Selain itu terdapat 2.738 permasalahan ketidakpatuhan yang berupa penyimpangan administrasi,” ucap Agung.

IHPS I Tahun 2021 adalah ringkasan dari 673 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) keuangan, 39 LHP kinerja, dan 20 LHP dengan tujuan tertentu. Pada semester I tahun 2021 BPK memeriksa keuangan atas satu Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2020 dan 85 LK Kementerian Lembaga (LKKL) Tahun 2020.

BPK juga memeriksa keuangan atas satu LK Bendahara Umum Negara (LKBUN) Tahun 2020, 30 LK Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) Tahun 2020, 541 LK Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2020, serta empat LK Badan Lainnya Tahun 2020.

Untuk LKPP Tahun 2020, pemeriksaan BPK menghasilkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan Opini WTP LKKL dan LK BUN tahun 2020 sebesar 98 persen. 

Sedangkan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) diperoleh Kementerian Sosial (Kemensos) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Adapun hasil pemeriksaan BPK atas 30 LKPHLN Tahun 2020 seluruhnya memperoleh opini WTP.

Berdasarkan Rencana Strategis  BPK 2020-2024, pada Semester II Tahun 2020 BPK melakukan pemeriksaan tematik atas Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN). 

Berikutnya, pada semester I Tahun 2021 BPK mengawal pelaksanaan penanganan PC-PEN melalui pemeriksaan atas laporan keuangan baik pada tingkat pemerintah pusat maupun daerah.

ANTARA

Baca: Mantan Dirut PLN Zulkifli Zaini dan Kontroversi Akuisisi StreetScooter Jerman

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.






Mendag: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,44 Persen, Salah Satu Tertinggi di Dunia

8 jam lalu

Mendag: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,44 Persen, Salah Satu Tertinggi di Dunia

Zulkifli Hasan mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia capai 5,44 persen merupakan salah satu yang tertinggi di dunia.


Saksi dari Dinas PUPR Bogor Ungkap Ada Pemerasan dari Auditor BPK

10 jam lalu

Saksi dari Dinas PUPR Bogor Ungkap Ada Pemerasan dari Auditor BPK

Pegawai di Dinas PUPR Kabupaten Bogor mengungkap adanya permintaan uang dari auditor BPK ke kantornya.


Konsolidasi Pengadaan Laptop Dalam Negeri, LKPP Klaim Penghematan Rp 1,8 Triliun

14 jam lalu

Konsolidasi Pengadaan Laptop Dalam Negeri, LKPP Klaim Penghematan Rp 1,8 Triliun

LKPP melakukan konsolidasi pengadaan laptop dalam negeri untuk Tahun Anggaran 2022 di berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.


Puteri Komarudin Nilai Pemulihan Ekonomi Indonesia Berlanjut

2 hari lalu

Puteri Komarudin Nilai Pemulihan Ekonomi Indonesia Berlanjut

Puteri optimistis pertumbuhan ekonomi tahun 2022 sebesar 5,2 persen dapat tercapai.


Sidang Kasus Ade Yasin, KPK Hadirkan Enam Saksi PNS

2 hari lalu

Sidang Kasus Ade Yasin, KPK Hadirkan Enam Saksi PNS

Ade Yasin melalui kuasa hukumnya, Dinalara Butar Butar, optimistis akan membuktikan tidak terlibat dalam perkara dugaan suap terhadap pegawai BPK


PT Timah Rugi Rp 2,5 Triliun Akibat Tambang Ilegal, BPKP Akan Gelar Audit

3 hari lalu

PT Timah Rugi Rp 2,5 Triliun Akibat Tambang Ilegal, BPKP Akan Gelar Audit

Menurut BPKP, perlu dilakukan penundaan rencana kerja dan anggaran biaya atau RKAB sektor pertambangan timah sambil menunggu hasil audit dilakukan.


Dugaan Suap Auditor BPK, Saksi-saksi yang Dihadirkan KPK Malah Ringankan Ade Yasin

6 hari lalu

Dugaan Suap Auditor BPK, Saksi-saksi yang Dihadirkan KPK Malah Ringankan Ade Yasin

Ade Yasin didakwa Jaksa KPK memberi uang suap Rp1,9 miliar untuk meraih predikat opini WTP.


Indonesia Shopping Festival, Pusat Belanja Targetkan Transaksi Rp 50 Triliun per Bulan

7 hari lalu

Indonesia Shopping Festival, Pusat Belanja Targetkan Transaksi Rp 50 Triliun per Bulan

Jakarta - Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) akanmenyelenggarakan Indonesia Shopping Festival 2022. Ketua Umum DPP APPBI Alphonzus Wijaja menargetkan dengan diadakan acara itu terjadi transaksi Rp 50 triliun per bulan.


Pemerintah Andalkan PNBP Sumber Daya Alam Seiring Tak Mulusnya Pemulihan Ekonomi

7 hari lalu

Pemerintah Andalkan PNBP Sumber Daya Alam Seiring Tak Mulusnya Pemulihan Ekonomi

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor sumber daya alam menjadi salah satu sektor yang paling diandalkan pemerintah dalam menopang pendapatan negara.


Saksi Sebut Ade Yasin Gelar Rapat Soal Suap Untuk BPK, Ini Reaksi Kuasa Hukum

7 hari lalu

Saksi Sebut Ade Yasin Gelar Rapat Soal Suap Untuk BPK, Ini Reaksi Kuasa Hukum

Salah satu ASN Kabupaten Bogor mengaku hadir dalam rapat pengkondisian pemberian suap terhadap pegawai BPK yang dipimpin oleh Ade Yasin.