Karyawan Garuda Indonesia Blak-blakan Soal Rapel Gaji Berujung Status Tersangka

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bagikan Berita
    Pesawat Garuda Indonesia Airbus A330-900neo bercorak khusus yang menampilkan visual masker pada bagian moncong pesawat dipamerkan di akun media sosial maskapai plat merah tersebut. Instagram

    Pesawat Garuda Indonesia Airbus A330-900neo bercorak khusus yang menampilkan visual masker pada bagian moncong pesawat dipamerkan di akun media sosial maskapai plat merah tersebut. Instagram

    TEMPO.CO, Jakarta - Salah satu karyawan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Eka Wirajhana membeberkan sengketa yang dialaminya dengan perusahaan usai komplain terhadap pembayaran gaji rapel.

    Masalah ini sudah sampai ke Dinas Ketenagakerjaan, Komisi Informasi Publik, sampai akhirnya Eka ditetapkan sebagai tersangka penggelapan gaji menggunakan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana.

    “Terus terang saya sedih, pak. Seolah-olah saya menggelapkan hak orang lain,” kata Eka saat dihubungi, Senin, 6 Desember 2021.

    Kejadian ini pun awalnya mencuat ke publik setelah adanya surat permohonan perlindungan hukum yang disampaikan Eka kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit pada 1 Desember. “Mohon agar penetapan status tersangka saya ini dapat ditinjau kembali,” demikian penggalan surat dari Eka.

    Perkara ini bermula di Desember 2013, saat Eka dan perusahaan menyetujui Surat Kesepakatan Bersama atau SKB terkait pembayaran gaji secara rapel dari 2010 sampai 2013. Setelah adanya SKB tersebut, seharusnya Eka dan perusahaan menandatangani berita acara atas nilai gaji rapel yang akan dibayarkan perusahaan saat itu juga.

    Masalah terjadi ketika Eka tidak menerima berita acara sama sekali, namun tetap menerima gaji rapel tersebut pada Maret 2014, atau terlambat 3 bulan dari jadwal seharusnya. Setelah itu, Eka menerima lagi gaji rapel kedua dengan nilai yang sama pada April 2014, juga tanpa berita acara.

    Beberapa hari kemudian, kata Eka, perusahaan menyatakan telah keliru ketika membayarkan gaji rapel kedua pada April 2014 tersebut. Walhasil, perusahaan meminta Eka untuk mengembalikannya. Di sinilah persoalannya. Setelah dihitung, Eka mendapati fakta bahwa semua gaji rapel yang diterimanya tersebut sebenarnya hanya separuh saja dari yang nilai seharusnya yang ia terima.

    Sebab, perusahaan telah terlambat membayar gaji sampai tiga bulan. Padahal menurut aturan pemerintah, kata dia, perusahaan bisa dikenai denda di hari keempat kalau telah membayar gaji sampai tiga hari lamanya. “Lah saya harus balikin berapa? Kalau versi perusahaan ada sedikit lebih bayar. Tapi kalau versi saya, itu gak ada (lebih bayar) sama sekali,” kata Eka.

    Eka juga mengaku menerima email dari perusahaan sebanyak dua kali yakni pada Mei 2014 dan November 2014, yang intinya perusahaan mengatakan akan memotong gaji Eka untuk menutupi kelebihan bayar tersebut mulai Januari 2015. Tapi kenyataannya, gaji Eka tidak pernah dipotong dari 2015 sampai hari ini. “Artinya perusahaan sendiri juga gak yakin dong nilainya berapa?” kata dia.

    Di tahun 2015 tersebut, Eka juga diperiksa oleh pihak keamanan perusahaan untuk pertama kalinya terkait masalah gaji ini. Kala itu, Eka mengatakan siap duduk bersama dengan manajemen perusahaan untuk mendiskusikan perbedaan pendapat soal besaran gaji rapel ini.


     

     

    Lihat Juga


    Newsletter


    Selengkapnya
    Grafis

    DKI Tutup Sementara PTM 100 Persen di Sekolah yang Terpapar Covid-19

    Pemprov DKI Jakarta menutup sejumlah sekolah yang menggelar PTM 100 persen karena terpapar Covid-19. Namun sejumlah sekolah sudah kembali berkegiatan.