Temui Penerima Subsidi Upah di Bali, Menaker Klaim Bantuan Bisa Cukupi Kebutuhan

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bagikan Berita
    Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah menyampaikan penjelasan terkait program subsidi pemerintah kepada pekerja dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPR Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 26 Agustus 2020. RDP tersebut diantaranya membahas program subsidi pemerintah kepada pekerja dengan upah di bawah Rp5 juta dan evaluasi aturan hukum ketentuan BPJS Ketenagakerjaan untuk membantu peserta selama pandemi COVID-19. TEMPO/Tony Hartawan

    Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah menyampaikan penjelasan terkait program subsidi pemerintah kepada pekerja dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPR Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 26 Agustus 2020. RDP tersebut diantaranya membahas program subsidi pemerintah kepada pekerja dengan upah di bawah Rp5 juta dan evaluasi aturan hukum ketentuan BPJS Ketenagakerjaan untuk membantu peserta selama pandemi COVID-19. TEMPO/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menemui sejumlah penerima subsidi upah (BSU) di Bali. Ia mengklaim mendapat cerita bahwa bantuan itu bisa mencukupi berbagai macam kebutuhan, seperti kebutuhan rumah tangga.

    "Mereka bilang bantuan subsidi dipakai untuk keperluan macam-macam, seperti kebutuhan rumah tangga dan lain-lain. Intinya mereka mengaku merasakan manfaatnya, mereka sangat terbantu dengan adanya BSU ini," ucapnya pada Jumat, 3 Desember 2021.

    Pemerintah memberikan bantuan kepada pekerja atau buruh sebesar Rp 500 ribu per bulan untuk dua bulan. Bantuan akan disalurkan sekaligus sebesar Rp 1 juta.

    Bantuan subsidi upah tahun ini diutamakan bagi pekerja atau buruh yang bekerja pada sektor industri barang konsumsi, transportasi, aneka industri, properti, dan real estate, perdagangan dan jasa, kecuali jasa pendidikan dan kesehatan. Buruh yang memperoleh bantuan dibatasi berdasarkan besaran gaji atau upah, wilayah, serta sektor pekerjaan yang terdampak.

    Ida menjelaskan, pemberian bantuan subsidi ini merupakan bentuk apresiasi kepada pekerja yang sudah terdaftar atau aktif bekerja serta membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, bantuan tersebut merupakan momentum untuk meningkatkan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan.

    "Dalam program ini, pemerintah menggandeng BPJS Ketenagakerjaan. Pemerintah ingin terus memberikan manfaat kepada teman-teman pekerja," ucapnya. Tidak hanya untuk sektor pekerja formal, BSU telah diperluas kepada pekerja informal.

    Baca Juga: Kemnaker Siapkan Program Tenaga Kerja Mandiri dan Padat Karya untuk Pekerja Informal

    Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.


     

     

    Lihat Juga


    Newsletter


    Selengkapnya
    Grafis

    RUU IKN: Ibu Kota Negara Baru Dinamai Nusantara

    Dengan UU IKN, pembangunan akan dilakukan secara bertahap. Ada tiga kementrian dan lebih dari dua ribu PNS yang akan dipindahkan pada tahap awal.