Soal BUMN, Stafsus Erick Thohir: Jangan Sampai Pak Ahok Ketinggalan Kereta

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bagikan Berita
    Staf Khusus III Menteri BUMN, Arya Sinulingga.

    Staf Khusus III Menteri BUMN, Arya Sinulingga.

    TEMPO.CO, Jakarta - Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Arya Sinulingga, mengingatkan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok agar selalu mengikuti perkembangan dan program yang ada di Kementerian BUMN.

    "Kami berharap ke depan Pak Ahok makin banyak nih belajar dari apa yang sedang dilakukan oleh BUMN. Jangan sampai Pak Ahok ketinggalan kereta. Masa Pak Ahok sebagai komut ketinggalan kereta," ujar Arya dalam pesan suara kepada awak media, Ahad, 28 November 2021.

    Komentar Arya itu dilontarkan menanggapi pernyataan Ahok dalam akun Youtube-nya Panggil Saya BTP pada Jumat lalu. Dalam unggahannya, Ahok menyebut banyak kontrak bisnis di BUMN yang merugikan perusahaan pelat merah termasuk Pertamina. Ahok pun marah dengan temuan itu.

    Selain merugikan BUMN, kata dia, kontrak bisnis itu justru menguntungkan pihak lain. Ahok pun menyebut meskipun kontrak itu merugikan BUMN, namun hanya dianggap angin lalu oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Lembaga tersebut hanya menilai masalah itu hanya persoalan salah bayar atau kelebihan bayar.

    Arya Sinulingga menilai apa yang disampaikan Ahok itu sebenarnya sudah lama dibicarakan oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Misalnya soal peringatan Erick agar proyek BUMN jangan sampai menjadi bancakan korupsi hingga pernyataan agar kerja sama dengan perusahaan pelat merah harus sama-sama menguntungkan atau win-win solution.

    "Jadi tidak boleh ada yang dirugikan. Itu semua sudah dibicarakan oleh Pak Erick jauh-jauh hari," tutur Arya.


     

     

    Lihat Juga


    Newsletter


    Selengkapnya
    Grafis

    RUU IKN: Ibu Kota Negara Baru Dinamai Nusantara

    Dengan UU IKN, pembangunan akan dilakukan secara bertahap. Ada tiga kementrian dan lebih dari dua ribu PNS yang akan dipindahkan pada tahap awal.