Partai Buruh Ancam Bergerak Jika Pemerintah Tak Sepakat Putusan MK soal Omnibus

Presiden Partai Buruh Said Iqbal. TEMPO/Lani Diana

TEMPO.CO, JakartaPartai Buruh mengancam melakukan gerakan propaganda jika pemerintah tak sepakat dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Undang-undang Cipta Kerja atau Omnibus Law inkonstitusional secara bersyarat. Ketua Umum Partai Buruh Said Iqbal mengatakan pemerintah harus tunduk terhadap putusan tersebut.

“Partai Buruh akan mengambil langkah dan gerakan untuk memastikan cacat formil adalah penyebab Undang-undang Cipta kerja tidak berlaku, walau nanti ada bersyarat seperti di amar putusan MK,” ujar Said dalam konferensi pers, Sabtu, 27 November 2021.

MK sebelumnya menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-undang sapu jagat pun dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat dan harus diperbaiki dalam waktu dua tahun.

Said berujar, Partai Buruh setuju dengan beberapa substansi amar putusan Majelis Hakim MK. Di antaranya, putusan yang menyatakan bahwa MK menangguhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas dalam undang-undang.

Selain itu, selama pembaruan belum dilakukan, penerbitan peraturan-peraturan turunan baru dari UU Cipta Kerja tidak dibenarkan.

“Dengan begitu, contohnya Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagai turunan Omnibus Law tidak berlaku. Implikasinya semua Pergub-pergub tentang upah minimum juga tidak berlaku,” tutur dia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya mengatakan peraturan perundangan yang telah diberlakukan untuk melaksanakan Undang-undang Cipta kerja tetap berlaku. Meskipun, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa UU Cipta Kerja tersebut inkonstitusional bersyarat.

"Putusan MK menyatakan agar pemerintah tidak menerbitkan peraturan baru yang bersifat strategis sampai dilakukan perbaikan atas pembentukan Undang-undang Cipta Kerja. Dengan demikian peraturan perundangan yang telah diberlakukan untuk melaksanakan UU Cipta Kerja tetap berlaku," ujar Airlangga.

FRANCISCA CHRISTY ROSANA

BACA: Partai Buruh Desak Pemerintah Turunkan Harga Tes PCR Jadi Rp 100 Ribu

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.






Derita Petani Indonesia Karena UU Cipta Kerja, Kini Harga BBM Naik Bikin Pupuk Semakin Mahal

1 hari lalu

Derita Petani Indonesia Karena UU Cipta Kerja, Kini Harga BBM Naik Bikin Pupuk Semakin Mahal

Derita petani Indonesia karena pupuk semakin mahal karena harga BBM naik. Disaat yang sama tidak ada jaminan harga produk pertanian.


Partai Buruh dan Petani Gelar Unjuk Rasa Desak Reforma Agraria

1 hari lalu

Partai Buruh dan Petani Gelar Unjuk Rasa Desak Reforma Agraria

Partai Buruh Bersama organisasi buruh dan para petani menggelar unjuk rasa dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional, Sabtu, 24 September 2022.


Hari Ini Buruh dan Petani akan Unjuk Rasa di Istana Negara

1 hari lalu

Hari Ini Buruh dan Petani akan Unjuk Rasa di Istana Negara

Serikat buruh dan petani akan menggelar unjuk rasa di Istana Merdeka dalam rangka Hari Tani Nasional.


Ribuan Buruh Gelar Demo Tolak Kenaikan BBM Hingga Omnibus Law Hari Ini

1 hari lalu

Ribuan Buruh Gelar Demo Tolak Kenaikan BBM Hingga Omnibus Law Hari Ini

Ribuan buruh akan kembal menggelar demo tolak kenaikan BBM hari ini. Selain itu, ada dua tuntutan lainnya.


Ribuan Petani Demo Besok, Partai Buruh: Desak Reforma Agraria

2 hari lalu

Ribuan Petani Demo Besok, Partai Buruh: Desak Reforma Agraria

Partai Buruh menilai kriminalisasi terhadap petani mesti dihentikan. Sebab, mereka menyuarakan keresahan yang dialami petani selama ini.


5.000 Buruh Akan Demo di Depan Istana, Bawa 3 Tuntutan

3 hari lalu

5.000 Buruh Akan Demo di Depan Istana, Bawa 3 Tuntutan

Buruh akan berdemo di depan Istana Negara pada Sabtu, 24 September 2022, berbarengan dengan Hari Tani Indonesia.


Berat Sebelah Mengadili Pelanggar HAM Berat

3 hari lalu

Berat Sebelah Mengadili Pelanggar HAM Berat

Pengadilan perkara dugaan pelanggaran HAM berat Paniai, Papua, dimulai.


Pandangan Kritis Azyumardi Azra Soal Pemindahan IKN

5 hari lalu

Pandangan Kritis Azyumardi Azra Soal Pemindahan IKN

Prof Azyumardi Azra mengkritisi pemerintah mengenai pemindahan IKN dan menggugat UU IKN ke Mahkamah Konstitusi.


LHKP Muhammadiyah Minta Wacana Jokowi Jadi Cawapres Dihentikan

7 hari lalu

LHKP Muhammadiyah Minta Wacana Jokowi Jadi Cawapres Dihentikan

LHKP Muhammadiyah menilai wacana Jokowi jadi cawapres tak sehat untuk demokrasi.


Surya Darmadi Kembali Sebut Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Mengada-Ada

7 hari lalu

Surya Darmadi Kembali Sebut Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Mengada-Ada

Surya Darmadi menyatakan dirinya seharusnya hanya mendapatkan sanksi administratif, bukan pidana.