TEMPO.CO, Jakarta – Baru-baru ini ramai kabar Bandara Internasional Kualanamu di Sumatera Utara dijual ke India. Informasi tersebut muncul setelah PT Angkasa Pura II (Persero) meneken kerja sama strategis dengan GMR Airports Consortium untuk mengelola dan mengembangkan bandara itu.
Adapun GMR Airports Consortium beranggotakan GMR Group asal India dan Aéroports de Paris Group (ADP) asal Prancis. Melalui kerja sama ini, Angkasa Pura II dan GMR Airports Consortium membentuk Joint Venture Company (JVCo), yaitu PT Angkasa Pura Aviasi.
AP II sebagai pemegang saham mayoritas dengan menguasai 51 persen saham di Angkasa Pura Aviasi, sedangkan GMR Airports Consortium memegang 49 persen saham. Kerja sama itu lantas dipandang menjadi salah satu langkah untuk melepas Bandara Kualanamu ke asing. Bagaimana kronologinya?
Setelah kerja sama diumumkan, mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu, memberikan reaksi. Melalui Twitter pribadi @msaid_didu, ia menyatakan bahwa pelbagai kondisi yang berkaitan dengan pelepasan saham sama dengan penjualan aset.
“Bagi yg paham korporasi, jika sudah menyangkut pelepasan saham itu berarti sudah penjualan asset - bukan lagi Joint Operation,” kata Said Didu, 26 November. Said Didu mengimbuhkan: “Joint Operation adalah para pihak memasukkan modal utk mengelola fasilitas dan berbagi laba sesuai kesepakatan - tdk ada perpindahan saham. Jelas?” katanya.
Cuitan Said Didu pun langsung dikonfrontasi Staf Khusus Kementerian BUMN Bidang Komunikasi, Arya Sinulingga. Melalui akun Twitter pribadinya, Arya menjelaskan bahwa tidak ada aset yang dijual ke asing. “Jadi keliru kalau mengatakan terjadi penjualan aset,” kata Arya sembari menautkan akun Said Didu pada kicauannya.
