Terkini Bisnis: UU Cipta Kerja Inskonstitusional Bersyarat, Grab Tebar Dana

Reporter

Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman memimpin jalannya sidang putusan UU Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 25 November 2021. Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak gugatan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diajukan kelompok buruh. Majelis hakim konstitusi juga memerintahkan kepada pembentuk UU untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama dua tahun sejak putusan ini diucapkan. TEMPO/Muhammad Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta -Berita terkini ekonomi dan bisnis sepanjang Kamis siang hingga sore, 25 November 2021 dimulai dengan Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Anwar Usman membacakan putusan UU Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kemudian informasi tentang lima negara penghasil kelapa terbesar di dunia. Kelapa mengandung banyak nutrisi penting yang bermanfaat bagi tubuh, seperti vitamin C, serat, protein, kalium, dan magnesium.

Selain itu berita tentang perusahaan teknologi Grab Indonesia bersama mitranya, OVO, membagikan dana apresiasi sebesar total Rp 20 miliar dalam rangka peluncuran Hari Mitra Grab. Berikut adalah ringkasan dari ketiga berita tersebut:

1. MK Putuskan UU Cipta Kerja Bertentangan dengan UUD 1945, Apa Artinya?

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. UU Cipta Kerja juga dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.

Keputusan tersebut dibacakan oleh Ketua MK Anwar Usman pada hari ini, Kamis, 25 November 2021.

"Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak putusan ini diucapkan'," kata Anwar Usman saat membacakan amar putusan yang disiarkan secara langsung di kanal YouTube Mahkamah Konstitusi RI.

Dalam amar putusan juga disebutkan Undang-Undang Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan para pembentuk Undang-undang, yakni pemerintah dengan DPR memperbaiki pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan di dalam putusan tersebut.

Baca berita selengkapnya di sini.






10 Provinsi dengan Kenaikan Tertinggi UMP 2023, DKI Jakarta Tak Termasuk

7 jam lalu

10 Provinsi dengan Kenaikan Tertinggi UMP 2023, DKI Jakarta Tak Termasuk

Sejumlah gubernur mengumumkan UMP 2023. Kenaikan tertinggi ada di Sumatera Barat sebesar 9,15 persen dan terendah di Papua Barat sebesar 2,6 persen.


Survei InsightAsia: GoPay di Posisi Pertama Kuasai Pasar E-Wallet

1 hari lalu

Survei InsightAsia: GoPay di Posisi Pertama Kuasai Pasar E-Wallet

Insight Asia mengeluarkan hasil survei tentang gambaran lansekap kepemimpinan pasar e-wallet di Indonesia, dan GoPay ada di peringkat pertama.


Ajukan Uji Materiil Permenaker Soal UMP 2023, Apindo Tunjuk Denny Indrayana jadi Ketua Tim Hukum

5 hari lalu

Ajukan Uji Materiil Permenaker Soal UMP 2023, Apindo Tunjuk Denny Indrayana jadi Ketua Tim Hukum

Kalangan pengusaha akan mengajukan gugatan uji materiil atas Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 soal penetapan UMP tahun 2023 ke Mahkamah Agung.


Inilah Profil Guntur Hamzah, Hakim Konstitusi Pengganti Aswanto

5 hari lalu

Inilah Profil Guntur Hamzah, Hakim Konstitusi Pengganti Aswanto

Sebelum diangkat menjadi Hakim Konstitusi, Guntur Hamzah diketahui sempat menjadi Sekretaris Jenderal MK dan guru besar di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.


MK Tolak Gugatan soal Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden

6 hari lalu

MK Tolak Gugatan soal Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden

Menurut MK, norma Pasal 169 huruf N UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sama sekali tidak membatasi atau menghilangkan hak konstitusional pemohon.


Soal Kontroversi Pelantikan Guntur Hamzah, Ketua MK: Saya Tak Boleh Mengomentari yang Terjadi

6 hari lalu

Soal Kontroversi Pelantikan Guntur Hamzah, Ketua MK: Saya Tak Boleh Mengomentari yang Terjadi

Ketua MK Anwar Usman mengatakan tentang pertanggungjawaban hakim kepada Tuhan saat ditanya soal pelantikan Guntur Hamzah di tengah kontroversi.


Guntur Hamzah Dilantik, Koalisi Sipil Sebut Jokowi Ingkar Janji dan Tak Berani Berhadapan dengan DPR

6 hari lalu

Guntur Hamzah Dilantik, Koalisi Sipil Sebut Jokowi Ingkar Janji dan Tak Berani Berhadapan dengan DPR

Koalisi masyarakat sipil mengkritik pelantikan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Guntur Hamzah menjadi hakim konstitusi menggantikan Aswanto


Guntur Hamzah Hakim MK, Memiliki Kekayaan Senilai Rp 8,6 Miliar

6 hari lalu

Guntur Hamzah Hakim MK, Memiliki Kekayaan Senilai Rp 8,6 Miliar

Hakim Mahkamah Konstitusi Guntur Hamzah yang dilantik menggantikan Aswanto, memiliki total harta kekayaan senilai Rp 8,6 miliar.


Pengangkatannya Sebagai Hakim MK Tuai Kritik, Guntur Hamzah: Mohon Doa Saja

6 hari lalu

Pengangkatannya Sebagai Hakim MK Tuai Kritik, Guntur Hamzah: Mohon Doa Saja

Guntur Hamzah mengatakan dirinya langsung diminta mengikuti persidangan di MK usai dilantik Jokowi menjadi hakim konstitusi


Guntur Hamzah Tetap Dilantik Walau Dikritik, Mensesneg: Jokowi Tak Bisa Ubah Keputusan DPR

6 hari lalu

Guntur Hamzah Tetap Dilantik Walau Dikritik, Mensesneg: Jokowi Tak Bisa Ubah Keputusan DPR

Dalam pembacaan Keppres pengangkatan Guntur Hamzah pagi tadi, disebutkan Keppres tersebut sudah dibuat Jokowi sejak 3 November 2022