"Apabila dalam waktu dua tahun, UU 11/2020 tidak dilakukan perbaikan, Mahkamah menyatakan terhadap UU 11/2020 berakibat hukum menjadi inkonstitusional secara permanen," kata Suhartoyo.
Sejumlah permasalahan yang ditemukan dalam UU Cipta Kerja adalah kesalahan pengutipan pasal, yaitu Pasal 6 UU Cipta Kerja yang mengutip Pasal 5 ayat (1). Padahal dalam Pasal 5 tidak memuat kutipan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 6.
Selain itu, terdapat berbagai pergantian istilah, seperti "direktur" menjadi "direksi" pada halaman 390 Pasal 153D ayat (2) RUU Ciptaker yang dibandingkan dengan halaman 613 Pasal 153D ayat (2) UU Ciptaker, serta berbagai istilah lainnya.
Ketidaksesuaian tersebut membuktikan telah ada kesalahan pengutipan dalam merujuk pasal di UU Cipta Kerja. Hal itu tidak sesuai dengan asas kejelasan rumusan yang menyatakan bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa umum yang jelas dan mudah dimengerti. "Dengan demikian, tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya," ucap Suhartoyo.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan perlunya ada perbaikan terhadap pembentukan UU Cipta Kerja paling lama dua tahun sejak putusan dibacakan.
"Pemerintah segera menindaklanjuti putusan MK yang dimaksud melalui penyiapan perbaikan Undang-undang dan melaksanakan sebaik-baiknya arahan Mahkamah Konstitusi lainnya sebagaimana dimaksud putusan MK tersebut," ujar Airlangga dalam konferensi pers menanggapi putusan MK soal UU Cipta Kerja tersebut, Kamis, 25 November 2021.
ANTARA | CAESAR AKBAR
Baca: Buruh Minta Anies Baswedan Cabut SK tentang UMP DKI dalam Waktu 3 x 24 Jam
Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.
