Dasar Pertimbangan MK Putuskan UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat

Suasana jalannya sidang putusan UU Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 25 November 2021. Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak gugatan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diajukan kelompok buruh. Majelis hakim konstitusi juga memerintahkan kepada pembentuk UU untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama dua tahun sejak putusan ini diucapkan. TEMPO/Muhammad Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) pada hari ini memutuskan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. MK juga memberi kesempatan bagi pembentuk UU Cipta Kerja untuk memperbaiki produk hukum itu dalam waktu dua tahun.

Hakim Konstitusi Suhartoyo membeberkan pertimbangan hukum yang digunakan majelis hakim dalam memutuskan hal tersebut. Salah satunya adalah pertimbangan bahwa obesitas regulasi dan tumpang-tindih antar-UU tidak boleh menjadi alasan untuk mengesampingkan tata cara atau pedoman baku yang berlaku untuk menyusun Undang-undang.

Mahkamah, kata Suhartoyo, dapat memahami persoalan obesitas regulasi dan tumpang tindih antar-UU yang menjadi alasan pemerintah menggunakan metode omnibus law yang bertujuan untuk mengakselerasi investasi dan memperluas lapangan kerja di Indonesia. 

Meski demikian, bukan berarti demi mencapai tujuan tersebut lantas dapat mengesampingkan tata cara atau pedoman baku yang berlaku. 

"Karena tujuan dan cara, pada prinsipnya tidak dapat dipisahkan dalam meneguhkan prinsip negara hukum demokratis yang konstitusional," kata Suhartoyo, saat membacakan pertimbangan hukum yang disiarkan secara langsung di kanal YouTube Mahkamah Konstitusi RI, Kamis, 25 November 2021.

Oleh sebab itu, majelis hakim MK memutuskan bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusional secara bersyarat. MK juga memberi kesempatan kepada pembentuk undang-undang untuk memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja selama 2 tahun berdasarkan tata cara pembentukan undang-undang yang memenuhi cara dan metode yang pasti, baku, dan standar di dalam membentuk Undang-undang.






Kemenkes Imbau Dokter PNS Tidak Ikut Demo Tolak Omnibus Law Kesehatan

6 jam lalu

Kemenkes Imbau Dokter PNS Tidak Ikut Demo Tolak Omnibus Law Kesehatan

Kemenkes menyampaikan agar dokter-dokter lebih mengutamakan pelayanan kepada pasien pada fasilitas kesehatan.


Kata Pemerintah soal Pembahasan RKUHP Dianggap Tak Libatkan Publik

8 jam lalu

Kata Pemerintah soal Pembahasan RKUHP Dianggap Tak Libatkan Publik

Aries juga menyebut partisipasi yang bermakna dalam penyusunan RKUHP tidak dapat diartikan sebagai menerima penuh seluruh masukan.


Hari Guru Nasional: Berikut Tugas dan Fungsi Guru Menurut Undang-Undang

3 hari lalu

Hari Guru Nasional: Berikut Tugas dan Fungsi Guru Menurut Undang-Undang

Hari Guru Nasional sebagai bentuk penghormatan atas jasa dan upaya guru dalam mencerdaskan kehidupan calon penerus bangsa. Ini tugas dan fungsi guru.


Ajukan Uji Materiil Permenaker Soal UMP 2023, Apindo Tunjuk Denny Indrayana jadi Ketua Tim Hukum

4 hari lalu

Ajukan Uji Materiil Permenaker Soal UMP 2023, Apindo Tunjuk Denny Indrayana jadi Ketua Tim Hukum

Kalangan pengusaha akan mengajukan gugatan uji materiil atas Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 soal penetapan UMP tahun 2023 ke Mahkamah Agung.


Aral Evakuasi Korban Gempa Cianjur

5 hari lalu

Aral Evakuasi Korban Gempa Cianjur

Sebanyak 151 korban gempa Cianjur, Jawa Barat, diperkirakan masih tertimbun reruntuhan bangunan.


Diplomasi Mangrove Jokowi di G20 dan Aturan yang Bertabrakan

11 hari lalu

Diplomasi Mangrove Jokowi di G20 dan Aturan yang Bertabrakan

Walhi menilai mangrove sering dijadikan "barang dagangan" di sejumlah forum internasional. Aturan pemerintah bertabrakan dengan pelestarian mangrove.


Tolak Kenaikan UMP dengan PP No 36, Buruh Ancam Aksi Mogok Nasional Bulan Depan

11 hari lalu

Tolak Kenaikan UMP dengan PP No 36, Buruh Ancam Aksi Mogok Nasional Bulan Depan

KSPI dan Partai Buruh menolak penetapan UMP/UMK tahun 2023 dengan mendasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2022.


Kabar Gelombang PHK Perusahaan Mulai Terdengar, Apa Itu PHK?

15 hari lalu

Kabar Gelombang PHK Perusahaan Mulai Terdengar, Apa Itu PHK?

Menurut UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, PHK merupakan pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu.


No Work No Pay Minim Empati pada Buruh, Aspek: Agar Pengusaha Lepas dari Tanggung Jawab

15 hari lalu

No Work No Pay Minim Empati pada Buruh, Aspek: Agar Pengusaha Lepas dari Tanggung Jawab

Kalangan pekerja merespons usul Apindo ke Menaker menerbitkan aturan dengan prinsip 'no work no pay'. Para pengusaha dinilai tak bertanggung jawab.


Membedah Sistem Demokrasi Terpimpin di Era Soekarno Gantikan Demokrasi Liberal

16 hari lalu

Membedah Sistem Demokrasi Terpimpin di Era Soekarno Gantikan Demokrasi Liberal

Disebut Demokrasi Terpimpin, yang menggusur Demokrasi Liberal, berciri demokrasi saat itu yang mengandalkan pada kepemimpinan Presiden Soekarno.