MK Sebut UU Cipta Kerja Bertentangan dengan UUD 45, Airlangga: Segera Kami Perbaiki

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bagikan Berita
    Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyimak pertanyaan wartawan saat memberikan keterangan  terkait peluncuran situs resmi Kartu Prakerja di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat 20 Maret 2020. Pemerintah resmi meluncurkan situs Kartu Prakerja yang diharapkan dapat membantu tenaga kerja yang terdampak COVID-19 untuk meningkatkan keterampilan melalu berbagai jenis pelatihan secara daring yang dapat dipilih sesuai minat masing-masing pekerja. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi

    Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyimak pertanyaan wartawan saat memberikan keterangan terkait peluncuran situs resmi Kartu Prakerja di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat 20 Maret 2020. Pemerintah resmi meluncurkan situs Kartu Prakerja yang diharapkan dapat membantu tenaga kerja yang terdampak COVID-19 untuk meningkatkan keterampilan melalu berbagai jenis pelatihan secara daring yang dapat dipilih sesuai minat masing-masing pekerja. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan perlunya ada perbaikan terhadap pembentukan UU Cipta Kerja paling lama dua tahun sejak putusan dibacakan.

    "Pemerintah segera menindaklanjuti putusan MK yang dimaksud melalui penyiapan perbaikan Undang-undang dan melaksanakan sebaik-baiknya arahan Mahkamah Konstitusi lainnya sebagaimana dimaksud putusan MK tersebut," ujar Airlangga dalam konferensi pers, Kamis, 25 November 2021.

    Airlangga berujar pemerintah menghormati dan mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi serta akan melaksanakan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan sebaik-baiknya sesuai putusan MK tersebut.

    Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya menyatakan bahwa Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. UU Cipta Kerja juga disebut tak berkekuatan hukum mengikat secara bersyarat.

    "Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak putusan ini diucapkan'," kata Ketua MK Anwar Usman saat membacakan amar putusan yang disiarkan secara langsung di kanal YouTube Mahkamah Konstitusi RI.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pemerintah Larang WNA dari 11 Negara Masuk untuk Cegah Varian Omicron

    Pemerintah telah berupaya membendung varian Omicron dari Covid-19. Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan, pemerintah sudah membuat sejumlah kebijakan.

    Dapatkan 2 artikel premium gratis
    di Koran dan Majalah Tempo
    hanya dengan Register TempoID

    Daftar Sekarang (Gratis)