Garuda Terlilit Utang Rp 140 Triliun, PKS: Langit Tak Lagi Membawa Untung

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bagikan Berita
    Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Irfan Setiaputra mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 21 Juni 2021. Rapat tersebut membahas mengenai kinerja perusahaan Garuda Indonesia. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Irfan Setiaputra mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 21 Juni 2021. Rapat tersebut membahas mengenai kinerja perusahaan Garuda Indonesia. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Departemen Ekonomi dan Pembangunan DPP Partai Keadilan Sejahtera Farouk Abdullah Alwyni mengatakan maskapai Garuda sulit bertahan hidup di tengah lilitan utang. Garuda saat ini menanggung utang nyaris Rp 140 triliun.

    “Secara teknis Garuda sudah bangkrut sebagaimana diakui sendiri oleh pemerintah. Langit tak lagi membawa untung bagi mereka. Ini dapat dilihat dari utangnya yang berjumlah US$ 9,75 miliar, melebihi jumlah asetnya yang sebesar US$ 6,92 miliar,” kata Farouk dalam keterangan tertulis seperti dikutip pada Selasa, 23 November 2021.

    Garuda tengah melaksanakan proses restrukturisasi untuk menekan utang-utangnya. Salah satu jalan yang ditempuh ialah renegosiasi dengan 32 lessor baik yang mayoritas berada di luar negeri.

    Farouk menilai permasalahan Garuda tidak saja diakibatkan oleh penurunan jumlah penumpang akibat pandemi Covid-19. Perusahaan maskapai pelat merah ini sudah sejak lama digerogoti oleh sistem yang korup dan inkompeten.

    Kebangkrutan teknis yang dialami Garuda pun mempengaruhi banyak hal, termasuk di pengurangan armada dan jumlah rute penerbangan. Tahun depan Garuda hanya akan menerbangkan 134 unit pesawat dari total berbanding 202 armada yang dimiliki pada 2019. Dari sisi rute, maskapai bakal memangkas 97 rute dari semula 237 rute menjadi hanya 140 rute.

    Farouk melanjutkan, pemerintah harus ikut bertanggung jawab terhadap kondisi Garuda yang memburuk. “Pemerintah adalah pihak yang selama ini mengangkat dan memberhentikan direksi ataupun komisaris. Pemerintah jugalah yang menyetujui ekspansi armada,” katanya.

    Dia khawatir bila Garuda tidak selamat, masalah serupa bisa terjadi di perusahaan-perusahaan BUMN lainnya. Selain itu, pemerintah juga akan menghadapi persoalan yang kompleks dari sisi besarnya jumlah pengangguran akibat kemungkinan PHK di perusahaan seandainya maskapai bangkrut.

    “Dampak sistemis harus diwaspadai. Jangan sampai ada langkah sembrono yang justru membuat Garuda jatuh menukik dan tumpas berkalang tanah,” katanya.

    FRANCISCA CHRISTY ROSANA

    BACA: Serikat Karyawan Desak Erick Thohir Evaluasi Kinerja Direksi Garuda


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Sembilan Hakim MK Terbelah dalam Putusan Uji Materil UU Cipta Kerja

    Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan uji formil UU Cipta Kerja. Ada dissenting opinion.

    Dapatkan 2 artikel premium gratis
    di Koran dan Majalah Tempo
    hanya dengan Register TempoID

    Daftar Sekarang (Gratis)