Jokowi Targetkan Kemiskinan Ekstrem Capai Nol Persen pada 2024

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bagikan Berita
    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan kata sambutan saat peresmian pembukaan pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2021 di ICE BSD City, Tangerang, Kamis 11 November 2021. Pameran GIIAS 2021 ini akan diramaikan oleh jajaran kendaraan penumpang dan kendaraan komersial kenamaan dunia. Acara ini akan digelar mulai 11 hingga 21 November 2021. Tempo/Tony Hartawan

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan kata sambutan saat peresmian pembukaan pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2021 di ICE BSD City, Tangerang, Kamis 11 November 2021. Pameran GIIAS 2021 ini akan diramaikan oleh jajaran kendaraan penumpang dan kendaraan komersial kenamaan dunia. Acara ini akan digelar mulai 11 hingga 21 November 2021. Tempo/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah menargetkan penurunan tingkat kemiskinan ekstrem menjadi nol persen di tahun 2024.

    “Dalam Rapat Terbatas tadi, arahan Bapak Presiden terkait dengan agenda kemiskinan, disampaikan bahwa kemiskinan ekstrem di tahun 2024 itu targetnya adalah nol persen,” ujar Airlangga dinukil dari setkab.go.id, Kamis, 18 November 2021. Adapun tingkat kemiskinan di tahun 2022 ditargetkan kembali menjadi 8,5-9 persen.

    Berdasarkan peta jalan strategi percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem, pada tahun ini pemerintah memprioritaskan penanggulangan kemiskinan ekstrem di 35 kabupaten/kota di tujuh provinsi, masing-masing lima kabupaten/kota di setiap provinsi. Kemudian di tahun 2022, upaya tersebut akan diperluas di 212 kabupaten/kota dengan target tingkat kemiskinan ekstrem sebesar 3-3,5 persen.

    “Kemudian di tahun 2023-2024, (diperluas) di 514 kabupaten/kota prioritas dan tingkat kemiskinan ekstremnya di 2,3-3 persen dan di 2024 kemiskinannya ekstrem adalah nol persen,” ujarnya.

    Untuk mendukung upaya pengentasan kemiskinan ekstrem tersebut, lanjut Airlangga, dalam jangka pendek pemerintah akan menyalurkan tambahan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa kepada 694 ribu keluarga penerima manfaat (KPM). Pemerintah saat ini tengah menyiapkan regulasi untuk pemberian bantuan tersebut.

    “Program yang didorong di tahun ini adalah top up BLT Desa sebesar Rp 300 ribu x 3 bulan, jumlah sasarannya adalah 694 (ribu) KPM. Ini membutuhkan surat edaran bersama Kemendagri dan Kemendes dan ini penyesuaian PMK (Peraturan Menteri Keuangan) sedang disiapkan,” kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Sembilan Hakim MK Terbelah dalam Putusan Uji Materil UU Cipta Kerja

    Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan uji formil UU Cipta Kerja. Ada dissenting opinion.

    Dapatkan 2 artikel premium gratis
    di Koran dan Majalah Tempo
    hanya dengan Register TempoID

    Daftar Sekarang (Gratis)