"Untuk vaksin booster, arahan bapak presiden tadi, diharapkan bisa dilaksanakan di awal tahun depan. Jadi diminta untuk dipersiapkan mekanismenya yang berbasis PBI dan non-PBI," ujar Airlangga dalam konferensi pers daring, Senin, 18 Oktober 2021.
Airlangga sempat menjelaskan, skema ini dibahas untuk mengantisipasi terjadinya gelombang ketiga Covid-19. Airlangga mengatakan penyelenggaraan booster akan menggunakan beberapa skema.
Pertama, secara gratis. Vaksin booster gratis akan diberikan kepada masyarakat yang masuk dalam kelompok penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan. Dananya akan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Ini ada kebutuhannya adalah dengan populasi 87,4 juta jiwa. Kebutuhannya. 97,1 juta dosis," kata Airlangga, akhir September lalu.
Lalu, kebutuhan untuk anak berusia 12 tahun sebanyak 9,9 juta dosis. Vaksin diberikan untuk 4,4 juta orang. Kemudian, terdapat 27,2 juta orang yang akan didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). "Totalnya 137,2 juta dosis," ujar dia.
Sementara, masyarakat yang tak masuk dalam kelompok PBI, anak berusia 12 tahun, dan tak ditanggung APBD, harus membayar untuk mendapatkan vaksin booster. Airlangga memperkirakan jumlahnya sebanyak 93,7 juta jiwa. "Dari segi harga vaksin dan lainnya akan dimatangkan kembali," ujar Airlangga.
CAESAR AKBAR | DEWI NURITA
Baca: Jokowi Sebut Jika Pandemi Tak Bisa Dikendalikan, Ekonomi Akan Turun dan Terpuruk
Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.
