TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh kementerian/lembaga (K/L) untuk fokus menyelesaikan belanja-belanja sesuai program di APBN 2021, terutama yang memberikan kontribusi signifikan bagi pemulihan ekonomi.
Hal tersebut dikatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati usai Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Jokowi mengenai APBN 2022 di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu 17 November 2021.
“Presiden meminta seluruh K/L untuk fokus penyelesaian APBN terutama belanja yang bisa memberikan manfaat bagi masyarakat dan pemulihan ekonomi terutama belanja di bidang bantuan sosial yang masih akan ada penyelesaian sampai akhir tahun. Bantuan kepada dunia usaha termasuk belanja di dalam rangka membayar klaim dari pasien yang meningkat cukup tinggi untuk COVID-19 ini dan insentif untuk tenaga kesehatan,” kata Sri Mulyani.
Pemerintah, kata Sri Mulyani, juga akan menyelesaikan program belanja untuk perlindungan sosial, baik melalui Program Keluarga Harapan, Bantuan Tunai, Bantuan Langsung Tunai-Desa, dan lainnya untuk membentengi masyarakat dari dampak pandemi CVID-19.
“Termasuk meng-address issue kemiskinan ekstrem yang memang perlu diperhatikan. Dalam hal ini Pak Presiden akan membuat sidang kabinet tersendiri mengenai hal itu,” ujarnya.
Baca Juga:
Pemerintah juga akan merealisasikan anggaran untuk stimulus pelaku usaha bidang pariwisata berupa bantuan produktif atau uang tunai sebesar Rp600 ribu sebanyak tiga kali pembayaran.
“Ini nanti mengenai targetnya siapa yang akan dapatkan kriterianya, dan alokasi dari penerima akan ditetapkan oleh Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif sehingga bisa diharapkan bisa dieksekusi pada akhir bulan ini atau awal bulan depan,” kata Menkeu.
Dalam sidang kabinet, pemerintah juga menekankan untuk merealisasikan pembiayaan dan investasi kepada BUMN yang mendapatkan penugasan dari pemerintah untuk menyelesaikan proyek strategis seperti proyek-proyek infrastruktur penting.
“Seperti PT Hutama Karya yang akan mendapatkan Penyertaan Modal Negara untuk 2021 ini tambahan dari Rp6,2 triliun menjadi sekitar Rp25 triliun, dan untuk PT Waskita Karya akan ada tambahan Rp7,9 triliun. Kita juga akan menyelesaikan tambahan untuk penggunaan SAL (Saldo Anggaran Lebih) bagi LMAN untuk pembelian tanah dalam rangka penyelesaian proyek strategis nasional,” kata Sri Mulyani.
