TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, menyoroti kenaikan upah minimum provinsi atau UMP 2022 yang rata-rata hanya 1,09 persen. Pasalnya, angka tersebut berada di bawah proyeksi inflasi nasional 2022 yang bisa di atas 3-4 persen.
"Ini efeknya berarti daya beli kelas menengah dan pekerja rentan bisa tergerus inflasi," ujar Bhima kepada Tempo, Rabu, 17 November 2021. Apabila itu terjadi, pemulihan daya beli dan konsumsi rumah tangga pun akan terhambat.
Upah minimum, kata Bhima, seharusnya naik di atas inflasi plus pertumbuhan ekonomi agar masyarakat memiliki uang lebih untuk dibelanjakan. Kalau itu dilakukan, pada ujungnya pun pengusaha akan diuntungkan.
"Kalau naiknya cuma 1 persen, konsumsi masyarakat akan terpengaruh. Apalagi tahun depan ada penyesuaian PPN naik dari 10 jadi 11 persen. Kebijakan perpajakan juga kan tidak mengakomodasi kepentingan pekerja," tutur Bhima.
Situasi ini, menurut dia, berisiko menghambat daya beli masyarakat yang sekarang juga masih dalam pemulihan. Apabila daya beli terimbas, maka pelaku usaha sektor retail juga dapat terkena dampaknya.
