Karena bertentangan dengan UU Kesehatan, kata Richan, maka surat edaran ini juga otomatis bertentangan dengan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sebab, surat edaran ini bentuknya seolah-olah seperti peraturan (regeling) yang mengikat dan berlaku umum.
"Ini menimbulkan kebingungan dan kepastian hukum sehingga layak dicabut karena telah melebihi dari kedudukannya sebagai surat edara," kata Richan.
Untuk itu, Richan menilai pemerintah wajib menjamin pelayanan kesehatan termasuk biaya tes PCR tanpa kecuali dengan alasan apapun. Lalu pemerintah dinilai juga harus mampu mengelola kemakmuran rakyat, termasuk juga untuk biaya pelayanan kesehatan tanggap darurat dalam situasi bencana nonalam di Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2020.
Tempo mengkonfirmasi permohonan uji materiil atas penetapan harga PCR ini kepada Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kemenkes, Widyawati. Namun hingga berita ini diturunkan, ia belum memberikan tanggapan.
Baca Juga: Terkini Bisnis: Super Air Jet Buka Rute Jakarta-Yogya, Kisah Nasabah Bumiputera
Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.
