Berantas Pinjol Ilegal, Aftech dan Pemerintah akan Luncurkan Situs

Suasana penggerebekan kantor pinjaman online (pinjol) ilegal di Cengkareng, Jakarta Barat, 13 Oktober 2021. Unit Krimsus Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat menggerebek sebuah ruko yang ternyata merupakan kantor sindikat pinjol ilegal. Dok. Humas Polres Jakpus

TEMPO.CO, Jakarta - Asosiasi Fintech Indonesia atau Aftech berkolaborasi dengan pemerintah dan regulator, akan meresmikan peluncuran situs www.cekfintech.id pada launching Bulan Fintech Nasional 2021 di 11 November 2021. Situs tersebut untuk mendukung pemberantasan pinjaman online atau pinjol ilegal.

"Ini kami luncurkan adalah untuk mendukung pemberantasan fintech ilegal, yaitu situs www.cekfintech.id," kata Ketua Umum Aftech Pandu Sjahrir dalam konferensi pers virtual, Senin, 8 November 2021.

Di situs www.cekfintech.id memungkinkan masyarakat untuk mengetahui legal atau tidaknya suatu aplikasi pinjol, menampilkan daftar penyelenggara fintech dengan status tercatat/terdaftar/berizin dari BI/OJK/Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) beserta sosial media resmi mereka.

"Serta untuk melakukan pengecekan apakah nomor rekening yang digunakan oleh pinjol terlibat dalam tindak kejahatan," ujarnya.

Adapun berkolaborasi dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI), Aftech akan menyelenggarakan kegiatan sebulan penuh yang bertajuk Bulan Fintech Nasional (BFN) dengan tagar #FintechAmandanNyaman. BFN akan dimeriahkan dengan berbagai promo menarik dan kegiatan-kegiatan peningkatan literasi keuangan untuk masyarakat.

Advisor Grup Inovasi Keuangan Digital Otoritas Jasa Keuangan Maskum mengatakan perkembangan Fintech sangat membantu upaya meningkatkan inklusi keuangan di masyarakat.

"Untuk mendorongnya, OJK mendukung kegiatan Bulan Fintech Nasional ini yang sekaligus bisa mengedukasi masyarakat untuk semakin pintar memanfaatkan produk dan layanan Fintech seperti Fintech lending, Fintech payment, dan lainnya secara aman," kata Maskum.

Hingga 2019, komposisi masyarakat yang tidak memiliki rekening di bank
(unbanked) mencapai 92 juta orang dan masyarakat underbanked, yakni mereka yang punya rekening namun belum bisa memanfaatkan jasa keuangan seperti investasi, kredit, dan asuransi, mencapai 47 juta orang.

Menurutnya, fintech terus bertumbuh seiring dengan meningkatnya adopsi teknologi informasi di tanah air.

Baca Juga: OJK Ungkap Aturan Fintech Masuk UU dan Sanksi untuk Yang Ilegal






OJK Beberkan Syarat Pertahanan 3 Lapis Agar Industri Jasa Keuangan Tetap Sehat

21 jam lalu

OJK Beberkan Syarat Pertahanan 3 Lapis Agar Industri Jasa Keuangan Tetap Sehat

OJK mendorong penguatan pertahanan tiga lapis untuk mewujudkan industri keuangan yang sehat, tumbuh, serta mengutamakan perlindungan konsumen.


Terkini: Cara Ambil BLT BBM di Kantor Pos, KAI Luncurkan Kereta untuk Milenial

2 hari lalu

Terkini: Cara Ambil BLT BBM di Kantor Pos, KAI Luncurkan Kereta untuk Milenial

Pemerintah telah menyalurkan Bantuan Langsung Tunai atau BLT BBM sejak awal bulan ini. Pengambilannya bisa melalui Kantor Pos.


Penyaluran KUR NTB Agustus 2022 Rp 4,25 T, OJK: Terbanyak Sektor Perdagangan Besar dan Eceran

2 hari lalu

Penyaluran KUR NTB Agustus 2022 Rp 4,25 T, OJK: Terbanyak Sektor Perdagangan Besar dan Eceran

OJK memantau penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).


Marak Pinjol Ilegal, OJK Berikan Tips Akses Pinjaman Online

2 hari lalu

Marak Pinjol Ilegal, OJK Berikan Tips Akses Pinjaman Online

Maraknya pinjol ilegal menuntut masyarakat lebih waspada.


Pinjol Ilegal Marak, OJK Perketat Pengawasan

3 hari lalu

Pinjol Ilegal Marak, OJK Perketat Pengawasan

OJK mencatat jumlah pinjol ilegal yang berhasil diblokir mencapai 4.000 platform.


Pinjol Ilegal Masih Marak, OJK: Ditutup Satu, Tumbuh Lima

3 hari lalu

Pinjol Ilegal Masih Marak, OJK: Ditutup Satu, Tumbuh Lima

Jumlanya pinjaman online lebih banyak ketimbang pinjol legal yang terdaftar di OJK.


Dewan Komisioner OJK: Inklusi Keuangan Saja Tidak Cukup, Harus Dibarengi Literasi

3 hari lalu

Dewan Komisioner OJK: Inklusi Keuangan Saja Tidak Cukup, Harus Dibarengi Literasi

Dewan Komisioner OJK menyebut inklusi keuangan atau akses terhadap produk keuangan harus dibarengi literasi atau pemahaman terhadapnya.


OJK Terbitkan Aturan Baru Pedoman Manajer Investasi, Investor Reksa Dana Lebih Terlindungi?

4 hari lalu

OJK Terbitkan Aturan Baru Pedoman Manajer Investasi, Investor Reksa Dana Lebih Terlindungi?

OJK baru saja menerbitkan aturan terbaru mengenai pengawasan pasar modal melalui POJK No.17/2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi,


Cabut Izin Dana Pensiun Perum Perumnas, OJK: Jumlah Peserta Semakin Berkurang

4 hari lalu

Cabut Izin Dana Pensiun Perum Perumnas, OJK: Jumlah Peserta Semakin Berkurang

OJK membubarkan Dana Pensiun Perum Perumnas terhitung efektif sejak 31 Maret 2022.


Kasus Lukas Enembe: Begini Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut UU

5 hari lalu

Kasus Lukas Enembe: Begini Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut UU

Kasus pencucian uang yang menyeret Gubernur Papua Lukas Enembe menyita perhatian. Bagaimana ketentuannya dalam UU?