TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono didampingi Duta Besar RI untuk Turki Lalu M. Iqbal bertemu dengan Presiden Asosiasi Kontraktor Turki Erdal Eren dan Asosiasi Konsultan Irfan Aker beserta anggota pada Jumat, 5 November 2021 waktu Turki.
Pertemuan itu merupakan tindak lanjut pertemuan bilateral antara Indonesia dengan Turki sebelumnya yang dilakukan secara virtual pada Juni 2020. Dalam pertemuan itu, Basuki menjelaskan peluang investasi infrastruktur di Tanah Air.
Ia menegaskan pembangunan infrastruktur adalah prioritas utama di era pemerintahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Pembangunan itu memerlukan US$ 430 miliar. Dari nominal tersebut, hanya 30 persen yang bisa ditutupi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
“Untuk menutupi 70 persen gap keuangan, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa kebijakan agar tetap kompetitif dan menarik seperti skema pembiayaan kreatif jalan tol dan insentif pajak untuk penanaman modal baru,” kata Basuki dalam keterangan tertulis, Sabtu, 6 November 2021.
Basuki mengatakan ada 24 proyek, baik yang bersifat solicited dan unsolicited, senilai US$ 19 miliar. Dari total tersebut, terdapat 10 proyek Public Private Partnership (PPP) yang siap ditawarkan senilai US$ 9,2 miliar. Proyek-proyek tersebut terdiri dari sembilan proyek jalan tol dan satu proyek bendungan.
