Temui Asosiasi Kontraktor Turki, Menteri PUPR Tawarkan Investasi Proyek di RI

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bagikan Berita
    Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (tengah) meninjau proyek taman di Komplek GBK,Senayan, 10 Mei 2018. Basuki Hadimoeljono telah memberikan janjinya untuk segera menyelesaikan seluruh arena pertandingan. TEMPO/Fakhri Hermansyah

    Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (tengah) meninjau proyek taman di Komplek GBK,Senayan, 10 Mei 2018. Basuki Hadimoeljono telah memberikan janjinya untuk segera menyelesaikan seluruh arena pertandingan. TEMPO/Fakhri Hermansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono didampingi Duta Besar RI untuk Turki Lalu M. Iqbal bertemu dengan Presiden Asosiasi Kontraktor Turki Erdal Eren dan Asosiasi Konsultan Irfan Aker beserta anggota pada Jumat, 5 November 2021 waktu Turki.

    Pertemuan itu merupakan tindak lanjut pertemuan bilateral antara Indonesia dengan Turki sebelumnya yang dilakukan secara virtual pada Juni 2020. Dalam pertemuan itu, Basuki menjelaskan peluang investasi infrastruktur di Tanah Air.

    Ia menegaskan pembangunan infrastruktur adalah prioritas utama di era pemerintahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Pembangunan itu memerlukan US$ 430 miliar. Dari nominal tersebut, hanya 30 persen yang bisa ditutupi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

    “Untuk menutupi 70 persen gap keuangan, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa kebijakan agar tetap kompetitif dan menarik seperti skema pembiayaan kreatif jalan tol dan insentif pajak untuk penanaman modal baru,” kata Basuki dalam keterangan tertulis, Sabtu, 6 November 2021.

    Basuki mengatakan ada 24 proyek, baik yang bersifat solicited dan unsolicited, senilai US$ 19 miliar. Dari total tersebut, terdapat 10 proyek Public Private Partnership (PPP) yang siap ditawarkan senilai US$ 9,2 miliar. Proyek-proyek tersebut terdiri dari sembilan proyek jalan tol dan satu proyek bendungan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pemerintah Larang WNA dari 11 Negara Masuk untuk Cegah Varian Omicron

    Pemerintah telah berupaya membendung varian Omicron dari Covid-19. Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan, pemerintah sudah membuat sejumlah kebijakan.

    Dapatkan 2 artikel premium gratis
    di Koran dan Majalah Tempo
    hanya dengan Register TempoID

    Daftar Sekarang (Gratis)