RI Angkat Janji Pendanaan Iklim USD 100 Miliar di COP26

Presiden Joko Widodo menjadi pembicara pada sesi World Leaders Summit on Forest and Land Use di Scotish Event Campus di KTT Perubahan Iklim PBB (COP26) di Glasgow, Skotlandia, Britania Raya, Selasa 2 November 2021. ANTARA FOTO/Biro Pers dan Media Kepresidenan/Lukas/Handout

TEMPO.CO, Jakarta - Masyita Crystallin, staf khusus Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, menyebut ada beberapa isu yang menjadi prioritas Indonesia dalam konferensi tingkat tinggi perubahan iklim atau KTT COP26. Salah satunya terkait dengan mekanisme Long-Term Financing (LTF) yang mendorong negara-negara maju untuk memenuhi janji.

Janji ini terkait mobilisasi pendanaan iklim US$ 100 miliar per tahun untuk mencapai Nationally Determined Contribution (NDC) dan Net Zero Emission (NZE). Akan tetapi, Masyita menyebut masih banyak komitmen negara anggota yang belum dijalankan, salah satunya soal LTF ini.

"Seharusnya berakhir 2020, malah berjalan tanpa ada pencapaian terukur hingga saat in," kata dia dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu, 3 November 2021.

Untuk itulah, Masyita menyebut Indonesia mengambil pelajaran dari komitmen pendanaan US$ 100 miliar yang belum terpenuhi ini. Sehingga, Indonesia memandang COP26 perlu menetapkan timeline, hingga bentuk pembiayaan yang jelas.

Sebelumnya, konferensi perubahan iklim ini digelar di Glasgow, Skotlandia. Presiden Joko Widodo atau Jokowi pun menghadiri rangkaian kegiatan ini pada 1-2 November 2021.

Selain masalah pendaan, Indonesia juga mengangkat isu penetapan aturan untuk memperkuat integritas pasar karbon dan menciptakan mekanisme carbon offset global yang baru. Lalu, ada juga isu mengenai pembiayaan adaptasi (adaptation fund) yang sangat rendah dibanding dengan dana mitigasi.

Masyita menyebut biaya yang telah dikeluarkan dari negara maju untuk adaptasi perubahan iklim tidak mencapai setengah dari dana yang telah dikeluarkan untuk mitigasi perubahan iklim. Data ini dikutipnya dari laporan The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Untuk itulah, ia menyebut Indonesia mendukung pembahasan dari kedua isu tersebut dan mendorong pembentukan mekanisme yang didasarkan oleh prinsip common but differentiated responsibility. "Artinya semua negara memiliki tujuan yang sama tapi memiliki tanggung jawab yang berbeda,” kata dia.

Baca Juga: Indonesia dan 100 Negara Sepakat Hentikan Deforestasi di KTT COP26

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.






Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Melorot, KPK Ajak Semua Pemangku Kepentingan Kolaborasi

4 jam lalu

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Melorot, KPK Ajak Semua Pemangku Kepentingan Kolaborasi

KPK mengajak semua pihak untuk berkolaborasi dalam memberantas korupsi dan meningkatkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia.


Jokowi Senang Gubernur Bali Wajibkan Pakaian Adat Setiap Selasa dan Kamis

5 jam lalu

Jokowi Senang Gubernur Bali Wajibkan Pakaian Adat Setiap Selasa dan Kamis

Presiden Jokowi sebut Pergub Bali soal penggunaan pakaian daerah setiap Selasa dan Kamis mendukung industri tenun.


Jokowi Tak Mau Komentari Pertemuan NasDem dan Golkar: Itu Urusan Partai

5 jam lalu

Jokowi Tak Mau Komentari Pertemuan NasDem dan Golkar: Itu Urusan Partai

Jokowi menyatakan tak mau ikut campur soal pertemuan Surya Paloh dengan Airlangga Hartarto kemarin.


Tolak Perpu Cipta Kerja, Partai Buruh Akan Turunkan Ribuan Massa Senin Pekan Depan

6 jam lalu

Tolak Perpu Cipta Kerja, Partai Buruh Akan Turunkan Ribuan Massa Senin Pekan Depan

Partai buruh menyatakan akan menggelar aksi besar-besaran untuk menolak Perpu Cipta Kerja.


Sri Mulyani Minta Alumnus LPDP Kembali ke Tanah Air: Khawatir Makin Pintar Terus Lupa jadi Orang Indonesia

6 jam lalu

Sri Mulyani Minta Alumnus LPDP Kembali ke Tanah Air: Khawatir Makin Pintar Terus Lupa jadi Orang Indonesia

Sri Mulyani Indrawati punya harapan besar kepada alumnus penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Apa itu?


Kirim Jenderal ke Myanmar, Jokowi: Untuk Bicara dengan Junta

7 jam lalu

Kirim Jenderal ke Myanmar, Jokowi: Untuk Bicara dengan Junta

Jokowi berharap bisa menunjukkan kepada junta Myanmar, tentang bagaimana Indonesia berhasil melakukan transisi menuju demokrasi


Buwas Soal Mafia Beras: Percuma Ditangkap Jika Tidak Selesai Persoalannya

7 jam lalu

Buwas Soal Mafia Beras: Percuma Ditangkap Jika Tidak Selesai Persoalannya

Direktur Utama Bulog Budi Waseso alias Buwas mengatakan percuma mafia beras ditangkap, jika persoalannya utamanya tidak kunjung diselesaikan.


Terkini: Buwas, Sri Mulyani, Luhut, Bahlil, dan Zulhas

7 jam lalu

Terkini: Buwas, Sri Mulyani, Luhut, Bahlil, dan Zulhas

Berita-berita terkini ekonomi dan bisnis pada Kamis siang hingga sore ini dimulai dari Dirut Perum Bulog Budi Waseso alias Buwas.


Surya Paloh Beri Kode Kunjungan ke PDIP, Wasekjen: Kami Welcome

8 jam lalu

Surya Paloh Beri Kode Kunjungan ke PDIP, Wasekjen: Kami Welcome

PDIP menyatakan siap menerima kunjungan Surya Paloh, namun menyatakan agenda Megawati Soekarnoputri masih sangat padat.


Sri Mulyani Masuk Bursa Calon Gubernur BI, Ekonom: Soal Pengalaman Bagus, tapi ...

8 jam lalu

Sri Mulyani Masuk Bursa Calon Gubernur BI, Ekonom: Soal Pengalaman Bagus, tapi ...

Direktur Celios menanggapi nama Sri Mulyani Indrawati yang diisukan masuk dalam bursa calon Gubernur Bank Indonesia (BI).