Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Partai Buruh Desak Pemerintah Turunkan Harga Tes PCR Jadi Rp 100 Ribu

image-gnews
Presiden Partai Buruh Said Iqbal. TEMPO/Lani Diana
Presiden Partai Buruh Said Iqbal. TEMPO/Lani Diana
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta – Partai Buruh mendesak pemerintah menurunkan harga tes polymerase chain reaction (PCR) menjadi Rp 100 ribu. Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan harga batas atas tes Covid-19 yang ditetapkan pemerintah saat ini masih memberatkan masyarakat.

Partai Buruh meminta PCR harganya mendekati apa yang seharga dilakukan di India, yaitu Rp 100 ribu, bukan Rp 275 ribu atau Rp 300 ribu,” ujar Said dalam konferensi pers Sabtu, 30 Oktober 2021.

Sebelumnya, pemerintah mengatur ulang harga batas atas tes PCR dari Rp 495 ribu untuk wilayah Jawa dan Bali menjadi Rp 275 ribu. Sedangkan tarif PCR wilayah luar Jawa dan Bali turun dari Rp 525 ribu menjadi Rp 300 ribu.

Evaluasi harga batas atas ini dilakukan menyusul terbitnya aturan tentang kewajiban tes PCR bagi penumpang pesawat. Mulai 24 Oktober 2021, penumpang angkutan udara dengan rute intra-Jawa dan Bali wajib mengantongi hasil negatif Covid-19 dari tes PCR.

Meski meminta harga tes Covid-19 turun, Said mengatakan Partai Buruh tidak menginginkan adanya pemangkasan upah tenaga kesehatan. Partai Buruh menyadari komponen paling besar dari tes PCR adalah upah tenaga kesehatan.

Sebagai solusi, bila tarif PCR yang diminta tersebut tidak mencapai titik keekonomian, Partai mendesak pemerintah menggelontorkan subsidi kepada rumah sakit-rumah sakit atau layanan kesehatan. Kementerian Kesehatan, tutur Said, mesti mencari cara agar pemerintah dapat menutup kekurangan dari total batas atas yang berlaku saat ini.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Selanjutnya, Said mengatakan partainya juga menolak terbitnya peraturan tentang kewajiban tes PCR bagi penumpang pesawat. “Saat ini kan sudah herd immunity, masyarakat sudah vaksin dosis kedua. Harus ada keberanian dengan tetap hati-hati. Tidak perlu PCR,” ujar Said.

Said menganggap aturan itu membani masyarakat dan hanya menguntungkan kelompok-kelompok tertentu. “Ini hanya bisnis penerbangan. Kelompok tertentu ingin menghabiskan reagen PCR,” tutur Said.

BACA: Harga Tes PCR Bumame Farmasi Akhirnya Turun dari Rp 495.000 jadi Rp 275.000

FRANCISCA CHRISTY ROSANA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pemimpin Skotlandia Hingga Mantan Hakim Agung Desak Inggris Berhenti Jual Senjata ke Israel

19 hari lalu

Menteri Pertama Skotlandia Humza Yousaf di Parlemen Skotlandia di Holyrood, di Edinburgh, Skotlandia, Inggris, 30 Maret 2023. REUTERS/Russell Cheyne
Pemimpin Skotlandia Hingga Mantan Hakim Agung Desak Inggris Berhenti Jual Senjata ke Israel

Tekanan politik terhadap PM Inggris untuk menghentikan ekspor senjata ke Israel meningkat setelah tujuh pekerja World Central Kitchen tewas di Gaza


Leptospirosis Penyakit Langganan Musim Hujan, Seberapa Berbahaya?

27 hari lalu

Ilustrasi banjir. Dok. TEMPO/M. Iqbal Ichsan
Leptospirosis Penyakit Langganan Musim Hujan, Seberapa Berbahaya?

Leptospirosis adalah penyakit yang kerap muncul setiap musim hujan, terutama di daerah yang rawan banjir dan genangan air. Seberapa berbahaya?


Berkampanye Pro-Palestina, Politisi Inggris Ini Menangkan Kursi Parlemen

52 hari lalu

Kandidat George Galloway, pemimpin Partai Pekerja Inggris, berbicara setelah memenangkan pemilihan sela Parlemen Rochdale, di tempat pemungutan suara dekat Manchester, Inggris, 1 Maret 2024. REUTERS/Phil Noble
Berkampanye Pro-Palestina, Politisi Inggris Ini Menangkan Kursi Parlemen

Setelah menjalankan kampanye pro-Palestina, politisi veteran ini berhasil memenangi hati banyak komunitas muslim di Rochdale, Inggris.


Sambut Baik Putusan MK, Politikus Partai Buruh Bilang Ambang Batas adalah Pemberangusan

53 hari lalu

Presiden Partai Buruh Said Iqbal berorasi di hari pertama kampanye dalam aksi unjuk rasa buruh di depan Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, 28 November 2023. Seluruh serikat pekerja terus mengawal tuntutan kenaikan upah buruh sebesar 15 persen yang akan ditandatangani oleh Pj Gubernur Jawa Barat hari ini. Buruh juga melakukan aksi unjuk rasa dan mogok kerja selama 3 hari sampai 30 November 2023. TEMPO/Prima mulia
Sambut Baik Putusan MK, Politikus Partai Buruh Bilang Ambang Batas adalah Pemberangusan

Partai Buruh dan PAN mendorong adanya penghapusan ambang batas parlemen dan presiden.


PDIP dan Partai Buruh Tanggapi Rekapitulasi Suara Hasil Pemilu 2024 yang Ditunda KPU

19 Februari 2024

Kepsen:Ketua DPR RI yang juga Ketua DPP PDIP Puan Maharani menghadiri kampanye akbar PDIP di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, Ahad, 4 Februari 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
PDIP dan Partai Buruh Tanggapi Rekapitulasi Suara Hasil Pemilu 2024 yang Ditunda KPU

Keputusan KPU menunda proses rekapitulasi suara Pemilu 2024 menuai sejumlah tanggapan dari berbagai pihak, termasuk dari PDIP dan Partai Buruh.


Australia Izinkan Pekerja Abaikan Panggilan Telepon Bos di Luar Jam Kerja

7 Februari 2024

Seorang pengusaha berjalan di sepanjang jalan di kawasan pusat bisnis (CBD) Sydney di Australia. REUTERS/David Gray
Australia Izinkan Pekerja Abaikan Panggilan Telepon Bos di Luar Jam Kerja

Australia akan memberlakukan UU yang memberikan pekerja hak untuk mengabaikan telepon dan pesan yang tidak masuk akal dari atasan di luar jam kerja.


Alasan Partai Buruh Belum Dukung Salah Satu Paslon di Pilpres 2024

31 Januari 2024

Presiden Partai Buruh Said Iqbal berorasi di hari pertama kampanye dalam aksi unjuk rasa buruh di depan Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, 28 November 2023. Seluruh serikat pekerja terus mengawal tuntutan kenaikan upah buruh sebesar 15 persen yang akan ditandatangani oleh Pj Gubernur Jawa Barat hari ini. Buruh juga melakukan aksi unjuk rasa dan mogok kerja selama 3 hari sampai 30 November 2023. TEMPO/Prima mulia
Alasan Partai Buruh Belum Dukung Salah Satu Paslon di Pilpres 2024

Ketua Partai Buruh, Said Iqbal, memberikan alasan hingga saat ini belum mendeklarasikan dukungan kepada salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang berkontestasi di Pilpres 2024.


Said Iqbal Bantah soal Pendekatan TPN Ganjar-Mahfud ke Partai Buruh: Kami Fokus Pileg

30 Januari 2024

Presiden Partai Buruh Said Iqbal memberikan keterangan pers di hari pertama kampanye dalam aksi unjuk rasa buruh di depan Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, 28 November 2023. Seluruh serikat pekerja terus mengawal tuntutan kenaikan upah buruh sebesar 15 persen yang akan ditandatangani oleh Pj Gubernur Jawa Barat hari ini. Buruh juga melakukan aksi unjuk rasa dan mogok kerja selama 3 hari sampai 30 November 2023. TEMPO/Prima mulia
Said Iqbal Bantah soal Pendekatan TPN Ganjar-Mahfud ke Partai Buruh: Kami Fokus Pileg

Ketua Partai Buruh, Said Iqbal, membantah pernyataan Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Andi Gani soal pendekatan ke partainya


Serikat Petani: Impor Beras Rusak Harga Gabah Petani

20 Januari 2024

Petani yang tergabung dalam Serikat Petani Indonesia (SPI) mengenakan caping dan jas hujan membawa spanduk saat menggelar aksi di depan Kementerian Pertanian, Jakarta, Jumat, 19 Januari 2024. Dalam aksi tersebut mereka menyampaikan enam tuntutan yang diantaranya; menolak keputusan impor beras tahun 2024, Target Cadangan Beras Pemerintah (TCBP) harus berasal dari petani, mencabut UU Cipta Kerja dan mengembalikan pasal - pasal yang berpihak kepada petani. TEMPO/M Taufan Rengganis
Serikat Petani: Impor Beras Rusak Harga Gabah Petani

Serikat Petani Indonesia menolak impor beras karena dianggap merusak harga gabah petani. Alasan adanya El Nino tidak diterima.


Partai Buruh dan Serikat Petani Menolak Impor Beras

20 Januari 2024

Petani yang tergabung dalam Serikat Petani Indonesia (SPI) mengenakan caping dan jas hujan membawa spanduk saat menggelar aksi di depan Kementerian Pertanian, Jakarta, Jumat, 19 Januari 2024. Dalam aksi tersebut mereka menyampaikan enam tuntutan yang diantaranya; menolak keputusan impor beras tahun 2024, Target Cadangan Beras Pemerintah (TCBP) harus berasal dari petani, mencabut UU Cipta Kerja dan mengembalikan pasal - pasal yang berpihak kepada petani. TEMPO/M Taufan Rengganis
Partai Buruh dan Serikat Petani Menolak Impor Beras

Partai Buruh bersama Serikat Petani Indonesia (SPI) menolak impor beras yang dianggap menjadi penyebab merosotnya harga gabah petani.