Penumpang Pesawat Wajib PCR, Indef: Ancaman Kebangkrutan Garuda Semakin Besar

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bagikan Berita
    Ilustrasi PCR Test. Shutterstock

    Ilustrasi PCR Test. Shutterstock

    TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra Talattov mengatakan kebijakan pemerintah mewajibkan tes polymerase chain reaction atau PCR bagi penumpang pesawat rute intra-Jawa dan Bali akan berdampak besar terhadap penurunan kinerja bisnis maskapai. Imbas itu tak terkecuali akan menimpa Garuda Indonesia yang tengah menghadapi gundukan utang.

    “Kalau kondisi begini, cepat atau lambat industri penerbangan masih akan tertekan. Ancaman kebangkrutan di Garuda Indonesia semakin besar kalau tes PCR dilanjutkan,” ujar Abra saat dihubungi pada Minggu, 24 Oktober 2021.

    Baca Juga

    Pemerintah mengeluarkan kebijakan baru khusus untuk perjalanan domestik dengan transportasi udara. Penumpang di wilayah intra-Jawa dan Bali serta daerah dengan level 3 dan 4 wajib mengantongi dokumen tes RT-PCR. Sebelumnya, penumpang dapat menunjukkan hasil tes rapid Antigen.

    Abra berujar, peraturan PCR ini menambah beban bagi maskapai yang mengalami penurunan pendapatan selama pandemi Covid-19. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, penumpang pesawat domestik masih tumbuh negatif 18,3 persen sepanjang Januari hingga Agustus.

    Kewajiban PCR diperkirakan tidak hanya memukul sektor transportasi udara. Berkurangnya minat penumpang pesawat karena kebijakan itu mendorong kinerja sektor turunan pariwisata, seperti akomodasi, makanan, dan minuman.

    Di sisi lain, dia melihat ada pihak-pihak yang diuntungkan dari kebijakan PCR, seperti pelaku usaha sektor kesehatan baik swasta maupun BUMN. “Apalagi biaya PCR di Indonesia juga masih relatif tinggi,” ucap Abra.

    Bukan hanya akan merugikan maskapai, peraturan tes PCR dianggap tidak konsisten dengan langkah pemerintah memperlonggar kegiatan masyarakat. Beberapa waktu lalu, pemerintah menetapkan wilayah aglomerasi di Jawa dan Bali mengalami penurunan level status PPKM dari level 3 menjadi level 2.

    Dengan indikator pelonggaran ini, ia mengatakan pemerintah semestinya mempermudah masyarakat melakukan mobilisasi, walau tetap dengan protokol kesehatan yang ketat. “Apalagi sudah didorong pencapaian vaksinasi. Kewajiban PCR ini kontradiktif dengan upaya pemerintah mendorong pemulihan ekonomi,” ujar dia.

    Abra melanjutkan tak hanya mempengaruhi sektor usaha, kewajiban tes PCR akan memberatkan masyarakat. Penumpang pesawat terpaksa harus mengeluarkan biaya dua kali lebih mahal untuk melakukan tes swab yang harganya acap melampaui harga tiket pesawat.

    Dia pun meminta pemerintah melakukan kajian ulang untuk merumuskan batas atas harga tes PCR. Jika margin keuntungannya terlalu besar, pemerintah dapat menurunkan batas atas harga tes supaya tidak membebani penumpang.

    “Pemerintah harusnya bisa melakukan intervensi. Kalau mengetahui marginnya terlalu tinggi, pemerintah bisa merevisi kebijakan batas atas sehingga bisa lebih terjangkau buat masyarakat,” ujar Abra.

    Baca Juga: Penumpang Pesawat Wajib Tes PCR, Ekonom: Pelaku Usaha Pariwisata Sudah Capek


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pemerintah Larang WNA dari 11 Negara Masuk untuk Cegah Varian Omicron

    Pemerintah telah berupaya membendung varian Omicron dari Covid-19. Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan, pemerintah sudah membuat sejumlah kebijakan.

    Dapatkan 2 artikel premium gratis
    di Koran dan Majalah Tempo
    hanya dengan Register TempoID

    Daftar Sekarang (Gratis)