Penyaluran Pinjaman Online Mencapai Rp 249 Triliun, Melayani 479 Juta Peminjam

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bagikan Berita
    Ilustrasi pinjaman online. Shutterstock

    Ilustrasi pinjaman online. Shutterstock

    TEMPO.CO, Jakarta - Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) mencatat realisasi peminjaman di industri fintech peer-to-peer lending alias pinjaman online terus meningkat. Hingga Agustus 2021, jumlahnya pinjaman yang disalurkan sudah mencapai Rp 249 triliun per Agustus 2021.

    "Sejak berdiri, fintech P2P ini memberikan banyak sekali kontribusi," kata Ketua Klaster Pendaaan Multiguna AFPI Rina Apriana dalam media gathering, Jumat, 22 Oktober 2021.

    Jumlah akumulasi pinjaman ini terus meningkat dalam empat tahun terakhir. Dari tahun 2018 yang masih di angka Rp 22 triliun, lalu 2019 yang naik jadi Rp 81 triliun, dan 2020 sebesar Rp 155 triliun.

    Sementara, jumlah borrower alias pengguna transaksi pinjaman online atau pinjol yang meminjam uang mencapai 479 juta, baik individu maupun entitas. Jumlah ini juga terus naik dari posisi Desember 2018 yang masih 14 juta peminjam.

    Dalam kelompok peminjam ini, kata Rina, bahkan sudah ada yang berulang kali mengajukan kredit ke pinjaman online alias repeat order. "Artinya mereka merasakan manfaat dan peran dari fintech pendanaan bersama," kata Rina.

    Sedangkan, jumlah lender alias pemberi pinjaman mencapai 193 juta. Sama seperti borrower, jumlah individu dan entitas yang meminjamkan dana mereka ke orang lain lewat pinjaman online juga terus naik, dari posisi 8 juta pada Desember 2018.

    Di sisi lain, jumlah perusahaan pinjaman online yang berizin dan terdaftar di OJK mengalami fluktuasi. Pada Desember 2018, ada 78 perusahaan atau penyelenggara.

    Lalu di Desember 2019, naik menjadi 164 perusahaan. Setelah itu, jumlahnya terus menurun menjadi 149 perusahaan di Desember 2020 dan 106 perusahaan pada Oktober 2021.

    Penurunan terjadi karena perusahaan pinjaman online tak kunjung memenuhi persyaratan yang diwajibkan untuk dapat status terdaftar dan berizin di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). "Ini karena mereka terlalu lama," kata Sekretaris Jenderal AFPI Sunu Widyatmoko.

    Baca juga: Satgas Waspada Investasi: Tak Ada Layanan Pengaduan di Pinjol Ilegal

    Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu. 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pemerintah Larang WNA dari 11 Negara Masuk untuk Cegah Varian Omicron

    Pemerintah telah berupaya membendung varian Omicron dari Covid-19. Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan, pemerintah sudah membuat sejumlah kebijakan.

    Dapatkan 2 artikel premium gratis
    di Koran dan Majalah Tempo
    hanya dengan Register TempoID

    Daftar Sekarang (Gratis)