Ketua BPK Ungkap Alasan Khawatirkan Utang Pemerintah: Wujud Rasa Sayang

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bagikan Berita
    Gedung Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Jakarta. TEMPO/Tony Hartawan

    Gedung Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Jakarta. TEMPO/Tony Hartawan

    TEMPO.COJakarta - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Agung Firman Sampurna pernah menyampaikan kekhawatirannya mengenai pengelolaan utang pemerintah pada Rapat Paripurna DPR Juni lalu. Hari ini, ia menjelaskan bahwa itu adalah bentuk rasa sayang BPK kepada pemerintah.

    "Bahasa khawatir ini itu menggambarkan seperti kalau punya anak mau nyeberang. Tapi kalian melihat lalu lintas padat. Lalu ada rasa khawatir, hati-hati. Khawatir itu wujud rasa sayang. Jadi kita kasih tahu bahwa hati-hati harus dilihat," ujar Agung dalam konferensi pers, Kamis, 21 Oktober 2021.

    Ia mengatakan utang tersebut memang ditarik dalam situasi krisis. Namun, ia mengatakan kehati-hatian tetap diperlukan. "Kami tetap mendukung semua upaya elemen negara untuk lepas dan pulih dari pandemi. Tapi ada hal tertentu yang harus diungkap agar lebih berhati-hati," kata dia.

    Penjelasan tersebut disampaikan, tutur Agung, lantaran setelah pernyataannya di rapat DPR itu, banyak pendapat yang berkembang. Ada yang menjadikannya amunisi untuk mengkritik pemerintah, ada pula yang mengeluhkan sikap BPK yang menyampaikan pernyataan tersebut dan menimbulkan kegaduhan.

    Agung menyampaikan bahwa lembaga audit harus menyampaikan informasi secara komprehensif kepada semua yang ada hubungannya, masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan lain.

    "Dan informasi yang harus diungkap juga terkait dengan apa yang disebut dengan substantial matter of going concenrn. Itu harus disampaikan kepada masyarakat, kepada pemerintah," tuturnya.

    Menurut dia, pemerintah telah melakukan upaya terbaik. Tetapi ia mengatakan bahwa apa yang perlu dilihat dan diidentifikasi harus disampaikan dalam rangka menyusun kebijakan berikutnya yang lebih baik dan efektif. Hal itu lah yang disampaikan BPK.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pemerintah Larang WNA dari 11 Negara Masuk untuk Cegah Varian Omicron

    Pemerintah telah berupaya membendung varian Omicron dari Covid-19. Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan, pemerintah sudah membuat sejumlah kebijakan.

    Dapatkan 2 artikel premium gratis
    di Koran dan Majalah Tempo
    hanya dengan Register TempoID

    Daftar Sekarang (Gratis)