Jubir Kemenhub Beberkan Alasan Penumpang Pesawat Harus Lakukan Tes PCR

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bagikan Berita
    Calon penumpang pesawat melakukan lapor diri sebelum keberangkatannya di area Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Selasa, 21 September 2021. Pemerintah memperketat pintu masuk internasional ke Indonesia sebagai pencegahan penyebaran varian Mu (B.1.621) masuk ke Indonesia melalui simpul-simpul transportasi yang melayani rute internasional. ANTARA/Fauzan

    Calon penumpang pesawat melakukan lapor diri sebelum keberangkatannya di area Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Selasa, 21 September 2021. Pemerintah memperketat pintu masuk internasional ke Indonesia sebagai pencegahan penyebaran varian Mu (B.1.621) masuk ke Indonesia melalui simpul-simpul transportasi yang melayani rute internasional. ANTARA/Fauzan

    TEMPO.CO, JakartaJuru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati memaparkan sejumlah alasan pihaknya tengah menyusun aturan soal syarat perjalanan penumpang pesawat yang mewajibkan tes PCR minimal dua hari sebelum keberangkatan.

    Petunjuk teknis tersebut, kata Adita, menyesuaikan aturan terbaru yang dirilis Menteri Dalam Negeri yang mewajibkan hasil tes PCR meskipun penumpang pesawat telah divaksin dua kali sebelumnya. Adapun di aturan sebelumnya, syarat penerbangan tidak terbatas dengan melampirkan hasil tes PCR tapi juga hasil rapid test Antigen. 

    Adita menjelaskan, pengetatan persyaratan itu untuk mengimbangi aturan dalam instruksi Instruksi Menteri Dalam Negeri No.53/2021 Tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 3, level2, dan level 1 Corona Virus Disease 2019 di wilayah Jawa Bali. Beleid itu telah melonggarkan kapasitas moda transportasi hingga 100 persen.  

    “Ya tentu alasan utama (kebijakan PCR) soal menjaga kesehatan, apalagi sesuai Inmendagri, Kapasitas pesawat dinaikkan Jadi 100 persen,” kata Adita, Rabu, 20 Oktober 2021.  

    Dalam kebijakan terbaru, transportasi umum yang berada di daerah dengan kategori level 1 dan 2 boleh beroperasi secara penuh atau sebesar 100 persen. Peraturan teknis berupa Inmendagri No.53/2021 tersebut mengatur perpanjangan PPKM di Jawa-Bali periode 19 Oktober-1 November 2021.  


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Sembilan Hakim MK Terbelah dalam Putusan Uji Materil UU Cipta Kerja

    Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan uji formil UU Cipta Kerja. Ada dissenting opinion.

    Dapatkan 2 artikel premium gratis
    di Koran dan Majalah Tempo
    hanya dengan Register TempoID

    Daftar Sekarang (Gratis)