TEMPO.CO, Jakarta – Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Irfan Setiaputra menjawab munculnya kemungkinan maskapai bangkrut bila resturkturisasi perusahaan gagal. Irfan mengatakan pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas memiliki berbagai opsi untuk pemulihan kinerja perseroan.
“(Kemungkinan gagalnya restrukturisasi) merupakan pandangan dari Kementerian BUMN selaku pemegang saham mayoritas Garuda Indonesia dalam melihat berbagai kemungkinan melalui perspektif yang lebih luas atas berbagai opsi-terkait langkah pemulihan kinerja Garuda Indonesia,” ujar Irfan saat dihubungi pada Selasa, 19 Oktober 2021.
Opsi pertama adalah pinjaman atau suntikan ekuitas. Sedangkan opsi kedua, Kementerian akan menggunakan hukum perlindungan kebangkrutan untuk merestrukturisasi emiten berkode GIAA itu.
Selanjutnya opsi ketiga adalah merestrukturisasi Garuda dan mendirikan perusahaan maskapai nasional baru. Sedangkan opsi keempat atau terakhir ialah melikuidasi Garuda.
Garuda memiliki utang hingga Rp 70 triliun atau US$ 4,9 miliar. Garuda memiliki utang yang jumlahnya bertambah lebih dari Rp 1 triliun per bulan seiring dengan penundaan pembayaran yang dilakukan perusahaan kepada pada pemasok.
Irfan mengatakan negosiasi perseroan dengan para kreditur masih terus berjalan. Adapun fokus utama perseroan adalah melakukan langkah akseleratif pemulihan kinerja yang ditempuh melalui program restrukturisasi menyeluruh.
“Kami optimistis dengan sinyal positif industri penerbangan nasional di tengah situasi pandemi yang mulai terkendali serta dibukanya sektor pariwisata unggulan Indonesia,” kata Irfan. Ia mengatakan, pemulihan ekonomi menjadi momentum penting dalam langkah langkah perbaikan kinerja Garuda.
Baca: Dirut BNI Jawab Soal Santer Kabar Perseroan Akan Akuisisi Bank Mayora
Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.
