Asosiasi Soroti Lonjakan Impor Baja, Ada yang Sampai 48 Persen

Presiden Joko Widodo menandatangani baja produk terbaru saat meresmikan pabrik Hot Strip Mill 2 PT Krakatau Steel (Persero) Tbk di Kota Cilegon, Banten, Selasa 21 September 2021. Pabrik ini memiliki kapasitas produksi hot rolled coil (HRC) sebesar 1,5 juta ton per tahun dan merupakan pabrik pertama di Indonesia yang mampu menghasilkan HRC kualitas premium. ANTARA FOTO/Biro Pers Media Setpres/Agus Suparto/Handout

TEMPO.CO, Jakarta - Asosiasi Besi dan Baja Nasional (IISIA) menyoroti kenaikan impor baja (HS Code 72) Januari-Juni 2021 yang mencapai 3,4 juta ton atau senilai US$ 2,9 miliar. Angka tersebut meningkat 18 persen (year-on-year/yoy).

"Kenaikan impor terbesar untuk kategori flat product terjadi pada product Cold Colled Coil/Sheet (CRC/S)," kata Ketua IISIA Silmy Karim dalam keterangan resmi Senin, 18 Oktober 2021.

Silmy menyebut nilai impor produk ini mencapai US$ 795 juta atau naik sebesar 48 persen. Selain itu, ada juga impor produk Coated Sheet yang mencapai US$ 788 juta atau naik 35 persen.

Sementara untuk long product, kenaikan terjadi pada produk Bar sebesar 20 persen atau senilai US$ 239,5 juta. Berbagai kenaikan impor ini pun dinilai akan mengancam keberlangsungan produsen produk serupa di tanah air.

Tak hanya itu, Silmy menyebut produsen produk Hot Rolled Coil (HRC) lokal pun ikut terancam. Mengingat, HRC ini adalah produk turunan dari CRC/S dan Coated Sheet. "Jika impor baja terus meningkat, maka industri baja nasional akan sulit berkembang," kata Silmy.

Saat ini, kata dia, Indonesia sebenarnya sudah menerapkan upaya pengendalian impor yang diatur dalam kebijakan tata niaga impor persetujuan impor (PI). Namun, Ia menilai kebijakan tersebut masih belum cukup.

Sebab, kebijakan ini hanya berfungsi untuk mengendalikan impor baja dari sisi volume saja. Sebaliknya, kebijakan ini tidak bisa mengubah atau mempengaruhi struktur harga baja impor yang masuk secara unfair trade (dumping).

Padahal, kata Silmy, produk baja impor yang masuk ke pasar domestik saat ini banyak dilakukan dengan cara unfair. Contohnya seperti pengalihan kode HS (circumvention), dumping, serta tidak sesuai dengan SNI.

Untuk itulah, kata dia, perlu adanya kebijakan perlindungan lain. Baik secara tarif measures seperti pemberlakuan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) maupun non-tarif measures seperti penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara wajib untuk seluruh produk baja dari hulu hingga hilir.

Ia menyebut pemberlakuan BMAD merupakan instrumen yang banyak digunakan oleh negara-negara produsen baja dunia untuk melindungi industri dalam negeri. Mulai dari Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang, Korea Selatan, Republik Rakyat Tiongkok, dan India.

Saat ini, beberapa upaya pengenaan BMAD yang telah diajukan oleh produsen baja domestik. Hanya saja, belum semua produk dikenai bea masuk ini, contohnya yaitu CRC/S yang mengalami kenaikan impor 48 persen tersebut. Termasuk, produk impor seperti HRC, Wire Rod, Cold Rolled Coil Stainless Steel.

Selain itu, Silmy juga berharap kebijakan SNI bisa diwajibkan untuk seluruh produk baja dari hulu hingga hilir. Bila tidak memenuhi SNI, maka produk baja tersebut bisa dianggap ilegal dan produsen dilarang mengedarkannya.

Ketentuan soal barang tidak sesuai SNI ini, kata dia, sudah diatur di UU Perindustrian. “Penerapan dan pengembangan SNI tidak lain adalah untuk melindungi keselamatan pengguna produk baja, melindungi industri nasional dari serbuan produk baja impor," kata Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk ini.

Baca Juga: Kemenperin Minta Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Impor Baja CRC Dikaji Ulang






Buwas Sebut Butuh 100 Ribu Ton Gula Kristal Putih Menjelang Ramadan: Bulog Tak Dapat Kuota Impor

4 jam lalu

Buwas Sebut Butuh 100 Ribu Ton Gula Kristal Putih Menjelang Ramadan: Bulog Tak Dapat Kuota Impor

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso atau Buwas mengaku pihaknya tak mendapat kuota impor gula konsumsi atau gula kristal putih sama sekali.


Surplus 1,5 Ton Beras, Ridwan Kamil Sebut Jawa Barat Tidak Perlu Impor

8 hari lalu

Surplus 1,5 Ton Beras, Ridwan Kamil Sebut Jawa Barat Tidak Perlu Impor

Ridwan Kamil mengatakan dengan adanya kenaikan harga beras, pihaknya akan melakukan intervensi ke pasar.


Rekam Jejak Purwono Widodo, Bos Baru Krakatau Steel yang Gantikan Silmy Karim

14 hari lalu

Rekam Jejak Purwono Widodo, Bos Baru Krakatau Steel yang Gantikan Silmy Karim

Purwono Widodo diangkat sebagai bos Krakatau Steel yang baru. Dia menggantikan Silmy Karim yang diangkat sebagai Dirjen Kemenkumham. Berikut profilnya.


Sandiaga Minta Para Pelaku Thrifting Menjual Pakaian Bekas Buatan Dalam Negeri

16 hari lalu

Sandiaga Minta Para Pelaku Thrifting Menjual Pakaian Bekas Buatan Dalam Negeri

Sandiaga Uno menginginkan tren thrifting memperluas pasar pakaian bekas buatan dalam negeri. Bukan jadi pasar pakaian bekas impor.


Ada Potensi Defisit Beras, Bulog: Kalau Soal Pangan Kita Jangan Alergi Sama Impor

16 hari lalu

Ada Potensi Defisit Beras, Bulog: Kalau Soal Pangan Kita Jangan Alergi Sama Impor

Bapanas berencana menaikkan target penyerapan beras untuk cadangan beras pemerintah (CBP) dua kali lipat dibandingkan tahun lalu.


Harga Beras Merangkak Naik Pasca Impor

16 hari lalu

Harga Beras Merangkak Naik Pasca Impor

Harga beras di pasar tradisional di berbagai daerah terus merangkak naik di tengah impor beras yang dilakukan Perum Bulog.


Impor Beras Terlambat Datang, Ini Penjelasan Bos Bulog

16 hari lalu

Impor Beras Terlambat Datang, Ini Penjelasan Bos Bulog

Budi Waseso yakin Bulog dapat menyelesaikan seluruh penugasan impor beras sebanyak 500 ribu ton hingga pertengahan Februari 2023.


Bos Bulog Ungkap Penyebab Keterlambatan Impor Kedelai

16 hari lalu

Bos Bulog Ungkap Penyebab Keterlambatan Impor Kedelai

Direktur Perum Bulog Budi Waseso alias Buwas membeberkan penyebab kedelai impor terlambat datang.


Mendag Minta Impor Beras Ditutup Akhir Januari, Bos Bulog: Yang Tanggung Jawab Bukan Saya

16 hari lalu

Mendag Minta Impor Beras Ditutup Akhir Januari, Bos Bulog: Yang Tanggung Jawab Bukan Saya

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso alias Buwas buka suara soal perintah Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan untuk menutup keran impor pada akhir Januari.


Data Produksi Beras Kementan Diragukan, DPR: Surplus Terus Kok Impor

17 hari lalu

Data Produksi Beras Kementan Diragukan, DPR: Surplus Terus Kok Impor

Data Kementerian Pertanian mengenai produksi beras yang surplus diragukan Dewan Perwakilan Rakyat sebab Indonesia masih impor