TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi meminta Polda Metro Jaya segera mengusut tuntas kasus dugaan penipuan perekrutan pegawai negeri sipil atau PNS yang melibatkan Olivia Nathania. Pengusutan itu diminta dilakukan termasuk kepada pihak-pihak yang terlibat.
Menteri PANRB Tjahjo Kumolo pun meminta polisi menindak tegas anak dari aktris Nia Daniati tersebut. "Supaya ada efek jera karena yang bersangkutan dengan sengaja membawa-bawa nama Kementerian PANRB dan BKN," ujar dia dalam keterangan tertulis, Senin, 18 Oktober 2021.
Baca Juga:
Pemerintah menjamin tes penerimaan CPNS/CASN dilakukan secara transparan dan akuntabel serta tidak ada bayaran. "Siapa pun tidak dapat membantu, kecuali dirinya sendiri," ujarnya. Pelaksanaan seleksi CPNS dilakukan melalui Computer Assisted Test (CAT), sehingga sulit bagi para pihak untuk mempengaruhi hasilnya.
Tjahjo mengatakan barang siapa yang mendapatkan iming-iming atau ditawari untuk menjadi CPNS di luar prosedur atau tidak sesuai ketentuan, maka dipastikan itu adalah penipuan. Untuk itu, semua pihak yang mengetahui hal tersebut diminta agar melaporkannya kepada yang berwajib.
Selain itu, Tjahjo mengimbau Pejabat Pembina Kepegawaian di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk saling mengingatkan kepada seluruh jajarannya ke bawah untuk memahami mengenai area rawan korupsi.
"Area tersebut meliputi perencanaan anggaran, dana hibah bansos, retribusi pajak, jual beli jabatan, pembelian barang jasa, infrastruktur, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan. Bahkan di saat Pandemi Covid-19 sekarang ini sudah ada calo vaksin yang melibatkan ASN," kata Tjahjo.
Tjahjo mengaku sangat prihatin lantaran semakin banyak PNS atau pejabat publik yang melibatkan PNS terjaring OTT KPK dan Saber Pungli. Ia pun meminta seluruh PNS agar memahami dan memperhatikan strategi nasional pencegahan korupsi, sehingga diharapkan sejak awal dapat dilakukan upaya pencegahan korupsi.
Ia juga meminta kepada seluruh PNS agar berhati-hati terhadap pemberitaan medsos yang berisi ujaran kebencian, fitnah dan upaya memecah belah. PNS, kata Tjahjo, harus bijaksana dalam penggunaan medsos dan senantiasa tegak lurus kepada kebijakan pemerintah.
Baca: Wafat karena Kecelakaan, Bos Indomaret Dikenang sebagai Sosok Gigih dan Ramah
Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.
