DJSN dan BPJS Kesehatan Luncurkan Buku Statistik JKN 2015-2019

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bagikan Berita
    Logo BPJS Kesehatan.  bpjs-kesehatan.go.id

    Logo BPJS Kesehatan. bpjs-kesehatan.go.id

    TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) dan Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan meluncurkan buku statistik Jaminan Kesehatan Nasional 2015-2019. Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan dalam buku itu, tertuang kajian terhadap penyelenggaran program JKN KIS yang dilakukan oleh DJSN bersama BPJS Kesehatan.

    "Untuk mastikan penyelenggaran program jaminan kesehatan telah berhasil menjamin peserta dalam memperoleh manfaat peneliharan pesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan, maka dilakukan suatu kajian dalam penyelenggaran program jaminan kesehatan nasional JKN KIS," kata Ali dalam peluncuran buku secara virtual, Senin, 18 Oktober 2021.

    Menurutnya, peluncuran buku statistik JKN 2015-2019 menjadi bukti pertanggungjawaban penyelenggaran program JKN oleh BPJS kesehatan dan DJSN selaku perumus, koordinator, monitoring penyelenggaran program jaminan kesehatan nasional atau kartu Indonesia Sehat.

    Dia menurutkan, bahaa dalam RPJMN bahwa di 2024, target cangkupan kepesertaan BPJS Kesehatan mencapai 98 persen penduduk. Sehingga, kata dia, sangat penting ditekankan bagaimana pencapaian keseluruhan masyarakat di Indonesia untuk bisa masuk Jaminan Kesehatan Nasional dan KIS.

    Adapun buku Statistik JKN 2015-2019 diterbitkan untuk memberikan informasi kepada publik sejauh mana program JKN telah mencapai tujuannya, melanjutkan informasi tahunan yang sebelumnya telah dipublikasikan dalam Buku Statistik JKN 2014-2018.

    Indikator yang digunakan untuk menilai capaian dan kinerja program JKN dibangun berdasarkan data kepesertaan, iuran, dan data pelayanan BPJS Kesehatan dan disajikan dalam bentuk angka standar yang secara obyektif mengukur akses dan konsumsi layanan kesehatan oleh peserta JKN.

    Indikator yang diukur dalam Buku Statistik JKN 2015-2019 merupakan cerminan dari indikator Peta Jalan dalam aspek kepesertaan, manfaat dan fasilitas kesehatan, berupa:
    Indikator Kepesertaan, terjadi kenaikan signifikan jumlah peserta sejak dimulainya JKN (2014) sebesar 133 juta jiwa menjadi 224 juta per akhir Desember 2019. Indikator Iuran, Rata-rata iuran per kapita per bulan meningkat 48 persen dari Rp28.051 pada 2015 menjadi Rp41.548 pada 2019.

    Selain itu Indikator Fasilitas Kesehatan, tren rasio faskes terhadap peserta secara nasional cenderung stabil dan menurun menunjukkan peningkatan peserta belum diikuti pertumbuhan faskes yang signifikan dan Indikator Angka Akses, akses masyarakat terhadap JKN meningkat secara signifikan pada pelayanan RJTP (119 persen), RJTL
    (37 persen), dan RITL (32 persen). Sedangkan pada pelayanan RITP cenderung stabil.

    Lalu ada Indikator Angka Konsumsi, konsumsi layanan kesehatan meningkat pada seluruh tingkat layanan (RJTP (129 persen), RJTL (51 persen), dan RITL (28 persen) kecuali pada pelayanan rawat inap di FKTP yang mengalami penurunan dalam 5 tahun dan Indikator Rerata Biaya Satuan Klaim, Tren biaya satuan klaim relatif stabil, karena penetapan tarif CBG oleh Kemenkes yang relatif tidak berubah dan terakhir direvisi tahun 2016.

    Indikator Hasil (Outcome) Pengobatan, Mayoritas luaran layanan adalah pulang sehat yang relatif stabil (97-99 persen) pada layanan RJTL dan meningkat pada pelayanan RITL dari 93 persen menjadi 94 persen. Angka kematian RJTL dan RITL relatif konstan selama 2015-2019 (kisaran 0,03 persen untuk RJTL dan 3 persen untuk RITL).

    Sementara angka pulang paksa menurun dari 1,9 persen menjadi 1 persen, menunjukkan peningkatan mutu pelayanan yang semakin membaik. Adapula soal Distribusi Penyakit yang memperlihatkan bahwa penyakit tidak menular mendominasi akses, konsumsi,
    dan biaya pelayanan JKN di mana proporsi biaya pelayanan katastropik tahun 2019 mencapai >20 persen dari total biaya klaim. Selain itu Operasi Caesar masih menduduki urutan pertama jumlah kasus dan biaya klaim terbanyak selama 5 tahun berturut-turut.

    BACA: BPJS Kesehatan Seleksi Faskes Tahun 2022

    HENDARTYO HANGGI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pemerintah Larang WNA dari 11 Negara Masuk untuk Cegah Varian Omicron

    Pemerintah telah berupaya membendung varian Omicron dari Covid-19. Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan, pemerintah sudah membuat sejumlah kebijakan.

    Dapatkan 2 artikel premium gratis
    di Koran dan Majalah Tempo
    hanya dengan Register TempoID

    Daftar Sekarang (Gratis)