TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menyebut pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang meminta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor infrastruktur tidak hanya berorientasi proyek dan berebut penugasan sebagai pernyataan yang kontradiktif dengan kenyataan.
"Ini kontradiktif dengan kenyataan bahwa enam tahun terakhir. Justru nafsu pembangunan infrastruktur mengorbankan BUMN dengan beban penugasan yang berat," ujar Bhima kepada Tempo, Sabtu, 16 Oktober 2021.
Kalau mau BUMN tidak berebut penugasan, kata Bhima, maka bebannya harus dikurangi. Caranya, dengan membiarkan perusahaan pelat merah mencari proyek yang kompetitif tanpa jaminan negara.
"Misalnya soal kereta cepat yang jelas awalnya adalah B2B (business to business), maka tidak perlu intervensi pemerintah lewat penyertaan modal dari APBN. Jadi perhitungannya murni komersil. Itu baru fair," tutur Bhima.
Menurut Bhima, kalau ke depannya pemerintah terus-terusan menjamin mega proyek yang butuh biaya tinggi lewat penugasan BUMN, maka akan timbul moral hazard.
"Akan ada persepsi kenapa BUMN tidak ikut jadi kontraktor, toh apa pun yang terjadi proyek mesti jalan. Enggak akan gagal bayar, ada jaminan pemerintah, ada APBN," ujar Bhima.