Indonesia juga berkomitmen dalam menjaga momentum implementasi kesepatakan tersebut pada masa Presidensi tahun depan.
Di level domestik, UU HPP yang baru saja disahkan memungkinkan partisipasi pemerintah dalam konsensus global terkait dengan digitalisasi ekonomi yang disepakati dalam Kerangka Inklusif OECD. Tidak hanya itu, beleid sapu jagad perpajakan itu merevisi undang-undang domestik untuk menyelaraskannya dengan konsensus global.
Sejumlah aturan yang diperkenalkan melalui UU tersebut adalah pengaturan baru tentang tunjangan dan penyesuaian tarif serta lapisan untuk penghasilan kena pajak orang pribadi (OP); revisi tarif PPN yang berbeda untuk setiap jenis barang dan jasa kena pajak; meningkatkan tarif PPN menjadi 11 persen pada 2022 dan 12 persen pada tahun 2025; serta memperkenalkan pajak karbon.
Di samping itu, Sri Mulyani juga memanfaatkan kesempatannya sebagai perwakilan Indonesia dalam untuk mengapresiasi capaian strategis Presidensi G20 Italia, seperti dukungan G20 untuk negara-negara rentan yang terdampak pandemi, serta pembentukan Sustainable Finance Working Group (SFWG) yang menghasikanl peta jalan keuangan berkelanjutan G20.
Berikutnya soal pembentukan High Level Independent Panel (HLIP) tentang pembiayaan untuk kesiapsiagaan dan respons pandemi; kesepakatan perpajakan digital; dan Dialog Investor Infrastruktur G20.
"Semua pencapaian ini penting bagi komitmen G20 terhadap pertumbuhan yang kuat, berkelanjutan, inklusif, seimbang, dan tangguh. Italia menunjukkan bahwa G20 dapat berfungsi sebagai penjaga kepentingan ekonomi dan keuangan global seluruh negara termasuk negara berkembang", tutur Sri Mulyani.
Indonesia pada tahun 2022 sebagai pemegang Presidensi G20 bertekad untuk mengatasi tantangan global yang masih akan muncul dan mencari solusi terbaik. Selain itu, Indonesia bertekad untuk memastikan semua negara dapat pulih bersama, dan berjalan menuju masa depan yang berkelanjutan.
Untuk itu, Indonesia akan mengusung tema “recover together, recover stronger” dalam Presidensi G20 tahun depan. "Untuk dapat pulih bersama dan lebih kuat, kita perlu mendorong produktivitas, meningkatkan ketahanan dan stabilitas, serta memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif. Ini harus didukung oleh kepemimpinan global kolektif yang kuat serta lingkungan dan kemitraan yang memungkinkan," ungkap Sri saat menutup pertemuan G20.