Pegiat Lingkungan Tolak Konsep Wisata Super Premium di TN Komodo Labuan Bajo

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wisatawan melihat komodo di Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur, 2 Juli 2021. Pandemi COVID-19 yang menghantam sektor pariwisata, membuat pemerintah terus melakukan penataan di kawasan Labuan Bajo dengan harapan dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan pariwisata yang menurun saat ini. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga

    Wisatawan melihat komodo di Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur, 2 Juli 2021. Pandemi COVID-19 yang menghantam sektor pariwisata, membuat pemerintah terus melakukan penataan di kawasan Labuan Bajo dengan harapan dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan pariwisata yang menurun saat ini. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga

    TEMPO.CO, Jakarta - Pegiat Lingkungan dan Pelaku Pariwisata Flores, NTT menyampaikan aspirasi kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi terkait dengan pembangunan pariwisata di Labuan Bajo, Flores, NTT. Aspirasi itu disampaikan melalui surat yang diberikan melalui Kapten Aditia dari Sekretariat Kepresidenan di Labuan Bajo pada Kamis, 14 Oktober 2021.

    “Mulanya, pegiat lingkungan dan pariwisata sangat berharap dapat memberikan surat itu secara langsung kepada Presiden Joko Widodo yang di saat bersamaan mengunjungi Labuan Bajo untuk meresmikan beberapa fasilitas penunjang Pariwisata Super Premium-Labuan Bajo,” dikutip Tempo dari pernyataan tertulis masyarakat sipil pegiat lingkungan dan pelaku pariwisata di Flores NTT pada Kamis, 14 Oktober 2021

    Namun, hal tersebut tidak dapat dilakukan karena protokoler yang sangat ketat. Kemudian, mereka menyampaikan kembali sikap kritis sambil mengapresiasi program pemerintah untuk menyiapkan infrastruktur dasar bagi pelayanan publik dan pengembangan pariwisata di NTT.

    Berikut poin-poin yang disampaikan dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo :

    1. Penggiat Lingkungan dan Pelaku Pariwisata Flores mengkritisi model pengembangan pariwisata super premium di dalam Taman Nasional atau TN Komodo yang mengabaikan keberadaan kawasan itu sebagai tempat perlindungan alami bagi satwa, terutama Komodo, dan ruang hidup warga setempat. Secara khusus mereka menentang keras pemberian konsesi bisnis wisata kepada sejumlah perusahaan seperti PT Sagara Komodo Lestari seluas 22,1 Ha di Pulau Rinca, PT Komodo Wildlife Ecotourism 274,13 Ha di Pulau Padar. “Dan 151,94 di Pulau Komodo dan Pt Synergindo Niagatama di 17 Ha di Pulau Tatawa,” kata Adit.

    2. Penggiat Lingkungan dan Pelaku Pariwisata Flores mendesak perhatian serius Presiden untuk menindaklanjuti peringatan dari UNESCO pada Juli 2021 terkait dengan pembangunan bisnis pariwisata di Taman Nasional Komodo yang mengancam nilai universal luar biasa (Outstanding Universal Values) dari kawasan Taman Nasional Komodo sebagai Situs Warisan Dunia (World Heritage Site) dan Cagar Alam dan Budaya (Men and Biosphere Reserve).


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rachel Vennya Diduga Tak Menyelesaikan Masa Karantina Usai Pulang dari AS

    Rachel Vennya diduga tak menyelesaikan masa karantina yang semestinya ia lalui sepulang dari Amerika Serikat. Dugaan datang dari unggahan Instagram.