Presiden Jokowi Akan Resmikan Jembatan Alalak Barito Kuala pada 21 Oktober

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wali Kota Banjarmasin H Ibnu Sina bersama rombongan saat memantau progres pembangunan jembatan Alalak.(Antaranews Kalsel/Ist)

    Wali Kota Banjarmasin H Ibnu Sina bersama rombongan saat memantau progres pembangunan jembatan Alalak.(Antaranews Kalsel/Ist)

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, H Supian HK mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan meresmikan Jembatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala (Batola). "Insya Allah, Presiden meresmikan Jembatan Alalak, 21 Oktober 2021," kata Ketua DPRD Kalsel, di Banjarmasin, Kamis, 14 Oktober 2021.

    Menurut dia, rencana peresmian Jembatan Alalak Batola tersebut berdasarkan informasi dari Sekretariat Kepresidenan.

    Atas nama rakyat Kalsel, Ketua Dewan meminta Presiden Jokowi meresmikan nama jembatan yang menghubungkan jalan Trans Kalimantan antara Batola dengan Kota Banjarmasin.

    "Kita berterima kasih kepada Bapak Presiden Jokowi yang bersedia meresmikan Jembatan Alalak, walau bukan mega proyek, tapi sangat urgent dalam menunjang kelancaran transportasi antara Kalsel - Kalimantan Tengah (Kalteng)," demikian Supian HK.

    Usulan nama Jembatan Alalak yang menghabiskan dana lebih dari Rp 270 miliar itu antara lain dari almarhum H Aberani Sulaiman (mantan Gubernur Kalsel), almarhum Mayjen ZA Maulani (mantan Pangdam VI/Tanjung Pura dan seorang tokoh daerah Kalsel almarhum HA Sulaiman HB.

    Kedatangan Presiden Jokowi ke "Bumi Perjuangan Pangeran Antasari" atau "Bumi Lambung Mangkurat" Kalsel rencananya sekaligus meresmikan pabrik biodiesel di Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu).

    Pabrik biodiesel milik PT Jhonlin Agro Raya yang merupakan hilirisasi dari minyak mentah sawit (CPO) merupakan yang pertama di Kalimantan Selatan.

    Baca Juga: Jokowi Perintahkan Jembatan Sei Alalak Banjarmasin Segera Dibuka


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Persebaran Pengungsi di Indonesia Menurut UNHCR

    PBB mengucurkan dana untuk program respons sosial ekonomi inklusif untuk menghadapi Covid-19. UNHCR mendata persebaran penerima manfaat di Indonesia.