Terkini Bisnis: Proyek Kereta Cepat Disorot, Wanda Hamidah Dihubungi Prudential

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pekerja mulai memasang rel baja kereta cepat Jakarta Bandung dengan latar pembangunan Stasiun Tegalluar, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Selasa, 12 Oktober 2021. Pemerintah akan menambal beban biaya anggaran proyek dari APBN untuk mempercepat tenggat beroperasi di akhir 2022.  TEMPO/Prima Mulia

    Pekerja mulai memasang rel baja kereta cepat Jakarta Bandung dengan latar pembangunan Stasiun Tegalluar, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Selasa, 12 Oktober 2021. Pemerintah akan menambal beban biaya anggaran proyek dari APBN untuk mempercepat tenggat beroperasi di akhir 2022. TEMPO/Prima Mulia

    TEMPO.CO, Jakarta -Berita terkini ekonomi dan bisnis sepanjang Kamis siang hingga sore, 14 Oktober 2021 dimulai dengan sorotan publik atas membengkaknya biaya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dan dana APBN akan dipakai.

    Lalu informasi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK melihat restrukturisasi kredit mengalami turun dalam beberapa hari terakhir, menjadi Rp 720 triliun.

    Selain itu berita tentang aktris Wanda Hamidah saat dihubungi petugas customer service asuransi Prudential yang hanya memberi penjelasan formal yang tidak memuaskannya, bahwa ini polis yang dimiliki dan sekian biaya yang ditanggung.

    Berikut adalah ringkasan dari ketiga berita tersebut:

    1. Biaya Kereta Cepat Naik Rp 27,74 T, Bisa untuk Bangun 4 Rel Kereta di Sulawesi?

    Membengkaknya biaya proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung dan keputusan pemerintah mengizinkan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN untuk turut membiayainya disorot publik.

    Selain biaya yang melonjak, proyek itu juga gagal memenuhi target awal penyelesaiannya yang direncanakan rampung pada 2019. Pada awalnya, proyek ini diperhitungkan membutuhkan biaya Rp 86,5 triliun namun kini membengkak Rp 27,74 triliun menjadi Rp 114,24 triliun.

    Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menyatakan, dalam hitungannya, dana senilai Rp 27,7 triliun bisa digunakan untuk menambah bantuan subsidi upah bagi 27,7 juta orang. Tiap orang akan mendapatkan bantuan subsidi Rp 1 juta.

    Dana yang hampir tembus Rp 30 triliun itu juga dapat disalurkan dalam bentuk bantuan sosial (bansos) tunai bagi 45 juta orang, bila masing-masing diberikan Rp 600.000.

    Jika dana itu digunakan untuk membangun infrastruktur, Bhima menyebutkan, minimal sepanjang 13.500 kilometer jalan aspal baru bisa dibangun di daerah luar Jawa. "Bahkan bisa membuat empat proyek jalur rel kereta api di Sulawesi,” ujarnya ketika dihubungi, Rabu, 13 Oktober 2021.

    Baca berita selengkapnya di sini.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Persebaran Pengungsi di Indonesia Menurut UNHCR

    PBB mengucurkan dana untuk program respons sosial ekonomi inklusif untuk menghadapi Covid-19. UNHCR mendata persebaran penerima manfaat di Indonesia.