Biaya Kereta Cepat Naik Rp 27,74 T, Bisa untuk Bangun 4 Rel Kereta di Sulawesi?

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pekerja mulai memasang rel baja kereta cepat Jakarta Bandung dengan latar pembangunan Stasiun Tegalluar, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Selasa, 12 Oktober 2021. Pemerintah akan menambal beban biaya anggaran proyek dari APBN untuk mempercepat tenggat beroperasi di akhir 2022.  TEMPO/Prima Mulia

    Pekerja mulai memasang rel baja kereta cepat Jakarta Bandung dengan latar pembangunan Stasiun Tegalluar, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Selasa, 12 Oktober 2021. Pemerintah akan menambal beban biaya anggaran proyek dari APBN untuk mempercepat tenggat beroperasi di akhir 2022. TEMPO/Prima Mulia

    TEMPO.CO, Jakarta - Membengkaknya biaya proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung dan keputusan pemerintah mengizinkan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN untuk turut membiayainya disorot publik.

    Selain biaya yang melonjak, proyek itu juga gagal memenuhi target awal penyelesaiannya yang direncanakan rampung pada 2019. Pada awalnya, proyek ini diperhitungkan membutuhkan biaya Rp 86,5 triliun namun kini membengkak Rp 27,74 triliun menjadi Rp 114,24 triliun.

    Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menyatakan, dalam hitungannya, dana senilai Rp 27,7 triliun bisa digunakan untuk menambah bantuan subsidi upah bagi 27,7 juta. Tiap orang akan mendapatkan bantuan subsidi Rp 1 juta.

    Dana yang hampir tembus Rp 30 triliun itu juga dapat disalurkan dalam bentuk bantuan sosial (bansos) tunai bagi 45 juta orang, bila masing-masing diberikan Rp 600.000.

    Jika dana itu digunakan untuk membangun infrastruktur, Bhima menyebutkan, minimal sepanjang 13.500 kilometer jalan aspal baru bisa dibangun di daerah luar Jawa. "Bahkan bisa membuat empat proyek jalur rel kereta api di Sulawesi,” ujarnya ketika dihubungi, Rabu, 13 Oktober 2021.

    Lebih jauh, ia menilai, proyek kereta cepat hanya akan menjadi beban terhadap utang pemerintah yang meningkat secara langsung maupun tidak langsung.

    Kalaupun konsorsium yang menerbitkan utang dengan jaminan pemerintah sekalipun, menurut Bhima, akan terdapat risiko kontijensi. Risiko itu muncul ketika BUMN mengalami tekanan dan berakibat pada neraca anggaran pemerintah.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kereta Cepat Jakarta - Bandung: Sembilan Tahun Perjalanan hingga Bengkak Biaya

    Proyek Kereta Cepat Jakarta - Bandung jadi pembicaraan publik karena muncul cost overrun. Jokowi lantas meneken Perpres untuk mendukung proyek itu.