TEMPO.CO, Jakarta – Ekonom dari Universitas Indonesia, Faisal Basri, menyoroti banyaknya insentif yang diberikan pemerintah kepada industri pertambangan atau smelter. Selama ini sektor pertambangan disebut-sebut telah menerima beberapa keringanan, seperti tax holiday hingga tax allowance.
Padahal, menurut Faisal, pertambangan bukan menjadi bagian dari proyek strategis nasional (PSN). Dia pun lembaga keuangan melakukan audit terhadap pemberian kelonggaran kewajiban bagi perusahaan.
“Kawasan yang diperlakukan sebagai PSN itu kawasan smelter, bukan smelternya. Tapi kok dikasih tax holiday," ujar Faisal dalam webinar Core Indonesia, Selasa, 12 Oktober 2021. "Ini harus audit total. kalau KPK masih seperti dulu, sudah dibongkar habis.”
Menurut Faisal, ada beberapa kriteria sebuah sektor mendapatkan insentif, seperti tax holiday, tax allowance, investment allowance, hingga superdeduction tax. Tax holiday, misalnya, diberikan untuk industri yang memiliki keterkaitan yang luas dan nilai tambah serta eksternalitas yang tinggi.
Selain itu, industri harus memenuhi kriteria memiliki teknologi terbaru dan memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional. Sedangkan tax allowance diberikan kepada industri yang meningkatkan penanaman modal langsung untuk pengembangan anak usaha di daerah tertentu.
Adapun insentif investment allowance diberikan kepada sektor dengan nilai investasi yang tinggi atau untuk ekspor dan memberikan dampak penyerapan tenaga kerja yang besar. Insentif juga bisa diberikan kepada investasi yang memiliki kandungan lokal yang tinggi serta padat karya.
Faisal menyatakan hilirisasi industri yang ada saat ini, khususnya industri nikel, tidak memberikan keuntungan bagi Indonesia. Hilirisasi nikel di Morowali dan Konawe, misalnya, yang digadang-gadang menjadi pusat penghasil baterai mobil listrik hanya akan mendukung industri Cina.
“Hilirisasi kita untuk mendukung industrialisasi ke Cina dan memberi keuntungan yang setinggi-tingginya bagi mereka. Padahal industrialisasi seharusnya menghasilkan penguatan struktur industri dalam negeri agar tidak terlalu bergantung bahan baku yang diimpor,” ujar Faisal Basri.
Baca juga: Faisal Basri Sebut Masih Ada Ekspor Bijih Nikel ke Cina, RI Rugi Ratusan Triliun
FRANCISCA CHRISTY ROSANA
