TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi V DPR dari PKS, Suryadi Jaya Purnama, mengingatkan angka yang diperkirakan untuk membangun Ibu Kota Negara (IKN) yang baru berpotensi melonjak berkali-kali lipat dari prediksi awal.
"Angka Rp 490 triliun barulah hitungan kebutuhan pemerintah, namun dalam realisasinya bisa menjadi 2-3 kali lipat. Contohnya dalam proyek kereta cepat Bandung-Jakarta yang pada perhitungan awalnya hanya Rp 60 triliun namun kini realisasinya mencapai lebih dari Rp 100 triliun," kata Suryadi Jaya Purnama dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu, 9 Oktober 2021.
Pada Agustus 2019, Presiden Jokowi mengatakan pemindahan ibu kota akan menelan biaya hingga Rp 466 triliun dengan 19 persen berasal dari APBN.
Suryadi menilai Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara bukan sebagai agenda mendesak, terutama di tengah kondisi perekonomian Indonesia yang belum stabil akibat pandemi Covid-19.
Dalam pembahasan internal pemerintah, pemerataan pembangunan menjadi salah satu alasan untuk memindahkan ibu kota, namun Suryadi menyatakan bahwa naskah akademik tersebut tersebut seharusnya dapat dipelajari terlebih dahulu oleh publik.
"Semua masyarakat tentu ingin mengetahui apa permasalahan di Jakarta?" katanya.
Ia menyatakan bahwa Fraksi PKS juga sudah mengkaji dan mendalami isu tersebut. Menurut dia, Fraksi PKS belum melihat adanya prioritas dan kepentingan untuk memindahkan ibu kota. Selain itu, biaya anggaran yang dibutuhkan tidak sedikit.
Dalam kondisi saat ini, menurut dia, pemulihan sektor ekonomi dan kesehatan seharusnya menjadi agenda prioritas, bukan yang lain.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyampaikan ibu kota negara (IKN) baru di Kalimantan Timur tidak sekadar menjadi kantor pemerintahan saja, melainkan juga akan menjadi motor dan katalis kemajuan Indonesia ke depan.
"Jangan dibayangkan ini akan semata-mata menjadi kantor pemerintahan saja, tetapi sebuah kota baru, kota masa depan, kota yang bisa menjadi magnet bagi para talenta hebat dan sekaligus menjadi engine, menjadi motor, menjadi katalis kemajuan Indonesia," ujar Pratikno seusai menyerahkan Surat Presiden terkait Rancangan Undang-Undang IKN kepada DPR RI di Jakarta, Rabu 29 September.
Pratikno mengatakan ide besar Ibu Kota baru bukan hanya sekadar memindahkan ibu kota melainkan juga membangun sentra inovasi berkelanjutan dan menjadi sumber inspirasi, sekaligus motor kemajuan Indonesia ke depan.
Presiden Joko Widodo sudah mengirimkan Surat Presiden (Surpres) terkait Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara kepada DPR RI. Surpres tersebut diserahkan oleh Menteri Sekretariat Negara Pratikno dan Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, dan diterima Ketua DPR RI Puan Maharani.
Pos anggaran Ibu Kota Negara masuk dalam komponen pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Anggaran pembangunan IKN pada 2022 ditetapkan sebesar Rp 510,79 miliar.
Baca juga: Proyek Ibu Kota Negara Berlanjut, Pemerintah Anggarkan Rp 510 M dalam RKP 2022
